Menyoal Impor Beras, Ini Pandangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Terkait adanya rencana impor beras oleh Pemerintah Pusat, Bupati dan Wakil Bupati Kendal memiliki pandangan berbeda.

Bupati Kendal, Dico M Ganinduto masih menunggu bagaimana kelanjutan rencana tersebut oleh Pemerintah Pusat.

Dia memastikan, Pemkab Kendal akan mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan petani.

Artinya, tidak akan mengambil kebijakan yang kontra dengan kepentingan para petani.

Baca juga: Tak Terkendali saat Lewati Turunan di Kejobong Purbalingga, Mobil Pikap Berakhir di Kolam Ikan

Baca juga: Rumdin Masih Dirombak, Bupati Kendal Beserta Keluarga Masih Ngontrak di Langenharjo

Baca juga: SMK Negeri Jenawi Gelar Simulasi Ujian Sekolah, Sebagian Siswa Terkendala Sinyal

Baca juga: Dapat Hand Sanitizer-Masker dari Singapura, Pemkab Kendal Prioritaskan Sekolah dan Layanan Publik

"Terkait panen raya padi ini, kami akan cek langsung datanya (di Kendal)."

"Kami akan mengambil kebijakan yang menguntungkan petani, kebijakan yang pro dengan petani," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (25/3/2021).

Berbeda dengan pendapat Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki.

Menurutnya, sebagai pemerintah daerah sudah seharusnya mengambil sikap bijaksana dalam menudukung kebijakan Pemerintah Pusat.

Meskipun terkadang mengalami penolakan dari masyarakat, namun dengan tujuan untuk kebaikan bersama.

"Meskipun HKTI menolak, konteks berbicara pemerintah, kami harus tegak lurus."

"Kebijakan pemerintah terkadang terkesan tidak pro kepada masyarakat, sehingga terjadi penolakan."

"Insya Allah, kami akan terus sosialisasi ke masyarakat sehingga nanti mengerti," terangnya.

Menurut Basuki, kata setuju terhadap rencana impor beras oleh pemerintah bukan tanpa alasan. 

Pihaknya sudah menyiapkan program untuk membantu petani pasca panen.

Dengan cara membuat lumbung-lumbung untuk menampung hasil panen padi masyarakat Kendal. 

"Gabah menurun di Kendal sudah rutin."

"Kami punya ide bantuan pasca panen, harus bisa buat lumbung-lumbung sehingga hasil panen masyarakat bisa ditampung."

"Manakala harga normal baru dijual."

"Bentuknya menampung hasil panen untuk masyarakat."

"Salah satu contohnya, Pemkab Kendal akan membeli hasil panen petani."

"Teknisnya apakah nanti ditaruh di lumbung atau yang lainnya," jawabnya. 

Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak tegas rencana pemerintah mengimpor beras.

Hal itu diungkapkan Ketua HKTI Kabupaten Kendal, Tardi.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kendal itu, rencana impor beras belum diperlukan.

Itu karena kebutuhan gabah masih terpenuhi.

Khususnya dalam suasana panen raya pertama.

Dia khawatir, jika rencana tersebut berlanjut, bakal merugikan petani padi karena harga jual gabah semakin menurun. 

Terpisah, Kepala DPP Kabupaten Kendal, Tjipto Wahjono menyampaikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak penyuluh pertanian, perwakilan Kementerian, Bulog, juga instansi terkait tentang ketersediaan stok beras serta harganya. 

Dalam pertemuan itu, lanjut Djipto, kondisi di Kendal saat ini masih panen raya padi.

Sehingga ketersediaan gabah surplus.

Disamping itu, harga jual gabah dan padi pun terlihat mulai naik.

"Harga gabah basah di lapangan ada yang Rp 3.900 per kilogram hingga Rp 4.200 per kilogram."

"Kalau harga beras dari Rp 8.300 jenis medium hingga Rp 12.000 per kilogram."

"Kami sudah pantau produksi gabah di 6 kecamatan dari Kaliwungu hingga Weleri, produksinya bagus," terangnya. (Saiful Ma'sum)

Baca juga: Pembahasan Alot sejak 2017, Revisi Perda RTRW Cilacap Akhirnya Disahkan. Poin Utama Soal Investasi

Baca juga: Saudara Sepupu Dibunuh di Cilacap, Korban Lagi Hamil Tujuh Bulan, Alasan Pelaku Takut Ketahuan Istri

Baca juga: Pengurus DPC Partai Demokrat Mengadu ke Polresta Banyumas, Ada Apa?

Baca juga: Bupati Banyumas Minta Pemerintah Desa Lakukan Evaluasi PPKM Mikro Setiap Pekan