Revisi Perda RTRW Tak Kunjung Selesai, Pengamat Ekonomi Unsoed Purwokerto: Pemkab Cilacap Merugi

Pasalnya, sesuai regulasi, Perda RTRW yang tidak segera disahkan pemerintah daerah, bisa ditarik Pemerintah Pusat.

"Kalau sudah ditarik Pemerintah Pusat, jadi kerugian bagi Pemkab Cilacap." 

"Karena boleh, jadi tidak sesuai dengan otonomi daerah dan yang sudah ditetapkan di APBD bisa berubah," jelasnya. 

Menurutnya, dampak Perda RTRW yang molor, ada dua poin. 

"Investasi dan penyerapan APBD Pemda Cilacap tidak optimal," tambahnya. 

Icuk mencontohkan, satu kasus yang sudah terlihat mengenai penyerapan APBD Cilacap tidak bisa optimal. 

Yakni pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) yang menggunakan APBD, terhambat gara-gara Perda RTRW.

"Gedung yang seharusnya dieksekusi pada Maret 2021, jadi molor karena Perda RTRW belum siap," paparnya. 

Sebelumnya, Kajari Kabupaten Cilacap, Tri Ari Mulyanto menuturkan, sesuai target, lelang fisik seharusnya sudah dilakukan awal Maret 2021.

"Perencanaan sudah selesai, kemudian lelang fisik." 

"Tapi tidak bisa karena Perda RTRW belum selesai," ucapnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (9/3/2021). 

Pihaknya khawatir, revisi Perda RTRW yang tak kunjung selesai sejak 2017 silam ini menghambat pembangunan di Kabupaten Cilacap.

"Target kami sebelum akhir tahun gedung baru sudah jadi, tapi kalau revisi (Perda RTRW) belum selesai, ya berarti molor," ucapnya. (Permata Putra Sejati)

Baca juga: Masih Ada 81 Ribu Lansia Belum Disuntik Vaksin di Blora

Baca juga: KBM Tatap Muka Dimulai Juli, Anak Sekolah Dapat Vaksin Covid? Ini Penjelasan Dinkes Kota Semarang

Baca juga: Dua Kampung Nelayan Masuk Program Kotaku di Kendal, Dico: Jadi Kawasan Bebas Kumuh Tahun Ini

Baca juga: Pemalang Lumbung Padinya Jawa Tengah, Bupati Ingin Perbanyak Sumur Dalam di Wilayah Rawan Kekeringan