Breaking News:

Berita Kudus

Alun-alun Simpang Tujuh Kudus Ditata Ulang, PKL Bakal Direlokasi ke Wahid Hasyim dan Pangeran Puger

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan menata Alun-alun Simpang Tujuh Kudus menjadi lebih menarik.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Dok Diskominfo Kudus
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo menggelar audiensi ‎bersama pedagang kaki lima (PKL) sekitar Alun-alun Simpang Tujuh, di Pendopo Bupati Kudus, Jumat (19/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - ‎Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan menata Alun-alun Simpang Tujuh Kudus menjadi lebih menarik.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo akan mengubah suasana alun-alun menjadi lebih rapi dan menghilangkan kesan kumuh.

"Kota yang lainnya sudah bersih, saya ingin alun-alun juga begitu. Jadi, tidak terkesan kumuh," ujar dia, disela-sela pertemuan dengan PKL di Pendopo Bupati Kudus, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Pura-pura Jadi Kurir Barang dan Tanya Alamat, Pria Ini Curi Ponsel Warga Jati Kulon Kudus

Baca juga: Terima 700 Paket Sembako dari Pusri, Plt Bupati Kudus: Untuk Korban Banjir Bukan Hanya Petani

Baca juga: Diberhentikan sebagai Wakil Bupati, HM Hartopo Diusulkan DPRD sebagai Bupati Kudus hingga 2023

Baca juga: Sebagian Dagangan Berhasil Diselamatkan dari Kebakaran Pasar Kliwon Kudus, Pedagang: Akan Diobral

Langkah pertama yang dilakukannya adalah melokalisasi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sana.

Rencananya, PKL di kawasan alun-alun akan dipusatkan di Jalan Pangeran Puger dan Jalan Wahid Hasyim.

"Lokasinya masih di wilayah kota, tidak jauh. Jadi, sekitar alun-alun bersih, tidak ada PKL," jelas dia.

Menurutnya, hal itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang PKL yang mengkategorikan Alun-alun Simpang Tujuh sebagai kawasan zona merah PKL atau harus steril dari PKL.

Perwakilan pedagang yan‎g datang dalam diskusi bersama Plt bupati Kudus itu pun tidak keberatan jika harus pindah berjualan.

"Terkait zonasi PKL, semua sudah menerima dan ikut aturan pemerintah," ujar dia.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti menjelaskan, telah menyelesaikan rancangan peraturan bupati (Ranperbup)‎ sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved