Breaking News:

Berita Kudus

Diberhentikan sebagai Wakil Bupati, HM Hartopo Diusulkan DPRD sebagai Bupati Kudus hingga 2023

DPRD Kabupaten Kudus mengusulkan pemberhentian dan pengesahan Wakil Bupati Kudus HM Hartopo menjadi bupati Kudus untuk sisa masa jabatan 2018-2023.

TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA
Ketua DPRD Kudus Masan didampingi Plt Bupati Kudus HM Hartopo menandatangani usulan pengesahan wakil bupati menjadi bupati Kudus sisa masa jabatan 2018-2023, di Gedung DPRD Kudus, Kamis (18/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - DPRD Kabupaten Kudus mengusulkan pemberhentian dan pengesahan Wakil Bupati Kudus HM Hartopo menjadi bupati Kudus untuk sisa masa jabatan 2018-2023, dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (18/2/2021).

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan kutipan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 4563K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Muhammad Tamzil.

Tamzil yang merupakan bupati nonaktif, tersangkut kasus suap dan korupsi. Proses hukum Tamzil pun telah inkrah. Sehingga, sesuai ketentuan, harus diberhentikan.

"Dengan ini maka kami mengusulkan HM Hartopo menjadi Bupati Kudus untuk sisa masa jabatan 2018-2023," ujar dia.

Baca juga: Kasus Korupsi Tamzil Inkrah, Hartopo Segera Dilantik sebagai Bupati Kudus

Baca juga: Siap Gantikan Tamzil Jadi Bupati Kudus, Hartopo Tak Persoalkan Jika Tak Miliki Wakil

Baca juga: Sebagian Dagangan Berhasil Diselamatkan dari Kebakaran Pasar Kliwon Kudus, Pedagang: Akan Diobral

Baca juga: Pemkab Kudus Berencana Asuransikan Pasar Kliwon, Nilai Premi Ditawarkan Rp 700 Juta

Dalam kesempatan itu, wakil ketua DPRD Kudus turut menandatangani usulan pengesahan bupati Kudus tersebut.

Selanjutnya, usulan akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk proses pelantikan.

Sedangkan jabatan wakil Bupati Kudus yang kosong, Masan akan menggelar rapat terbatas bersama anggota DPRD Kudus.

"Untuk usulan wakil bupati, nanti ketemu saya," ucap dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, selalu siap bertugas, baik didampingi wakil bupati atau pun tidak.

"Saya selalu siap, ada wakil syukur. Kalau tidak ada, juga saya siap," ujar dia.

Menurutnya, usulan terkait wakil bupati itu diserahkan sepenuhnya kepada partai pengusung Tamzil-Hartopo di Pilkada 2018, di antaranya PKB, PPP, dan Hanura.

"Tergantung, nanti partai pengusungnya," ucap dia.

Baca juga: Lantai Rumah Warga Parakan Temanggung Ambles dan Muncul Air, Ternyata Ada Gorong-gorong Pecah

Baca juga: Kapolsek dan 11 Anak Buahnya Ditangkap Prompam Polda Jabar, Beberapa Positif Narkoba

Baca juga: Bijak Bermedia Sosial! Kapolri Segera Turunkan Polisi Virtual, Patroli di Dunia Maya

Baca juga: Razia Lapas Tegalandong Slawi, Tim Gabungan Temukan Pisau dan Handphone

Dalam mengemban tugas, Hartopo berjanji akan totalitas dan tidak ada perbedaan saat masih menjadi Plt.

Pihaknya akan menggenjot peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur di Kota Kretek itu.

"Saya kira, Plt atau bupati tidak ada bedanya. Yang membedakan, kewenangan formasi jabatan saja. Yang penting, saya akan meningkatkan layanan kepada masyarakat," ujar dia. (*)

Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved