Breaking News:

Berita Nasional

Bijak Bermedia Sosial! Kapolri Segera Turunkan Polisi Virtual, Patroli di Dunia Maya

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo segera mengaktifkan polisi virtual atau polisi di dunia maya.

Editor: rika irawati
Kompas.com/Wahyunanda Kusuma
Ilustrasi UU ITE 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo segera mengaktifkan polisi virtual atau polisi di dunia maya.

Ini merupakan respon kapolri terkait wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tujuan dibentuknya virtual police ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial, jika ada unggahan yang bisa dijerat dengan UU ITE.

"Virtual police menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian, lalu diberikan (dijelaskan) apa yang sebaiknya dia lakukan," ujar Sigit dalam Rapim Polri, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Razia Lapas Tegalandong Slawi, Tim Gabungan Temukan Pisau dan Handphone

Baca juga: Banjir di Kabupaten Pekalongan Meninggi, Bupati: Pos Pengungsian dan Dapur Umum Ditambah

Baca juga: 5 Berita Populer: Bupati Purbalingga Serahkan Jabatan ke Sekda-Talud Kecamatan di Wonosobo Ambrol

Baca juga: Dihajar Cuaca Ekstrem, 60 Ribu Bibit Mangrove yang Ditanam di Pesisir Semarang Rusak

"Tolong, ini dikerjasamakan dengan Kominfo sehingga kalau ada konten-konten seperti itu, virtual police muncul sebelum cyber police yang turun," imbuh Sigit dilansir Kompas.com.

Menurutnya, dalam hal ini, Polri juga bisa bekerja sama dengan para pegiat media sosial atau influencer. Dengan begitu, edukasi tentang UU ITE benar-benar dipahami masyarakat.

"Saya kira, ini bisa melibatkan influencer yang disukai masyarakat sehingga proses edukasi dirasakan nyaman, tidak hanya menakut-nakuti, tapi membuat masyarakat tertarik dan sadar serta memahami apa yang boleh dan tidak boleh," tuturnya.

Terkait penerapan UU ITE, Sigit juga memberikan instruksi kepada jajarannya untuk membuat panduan tentang penyelesaian kasus-kasus yang menggunakan UU ITE.

Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar tidak ada lagi penggunaan pasal-pasal karet UU ITE untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Salah satu yang perlu diatur, menurut Sigit, yaitu agar laporan-laporan dengan pasal UU ITE yang bersifat delik aduan, dilaporkan langsung oleh korban.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved