Breaking News:

Berita Rembang

Sah, Pilkada Rembang 2020 Dimenangkan Hafidz dan Hanies. MK Tolak Gugatan Harno-Bayu

Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Rembang tidak diterima atau ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Tangkap layar
Sidang putusan MK atas sengketa pilkada Rembang digelar secara virtual, Selasa (16/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Rembang tidak diterima atau ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno dan Bayu Andriyanto.

Mahkamah Konstitusi menolak karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara.

Hakim konstitusi, Saldi Isra menyebut, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak atau pihak terkait yakni pasangan Abdul Hafidz dan Hanies Cholil Barro' adalah 5.501 suara atau 1,3 persen.

Baca juga: Gugat Hasil Pilkada Rembang 2020 ke MK, Pasangan Harno-Bayu Andriyanto Ajukan 251 Alat Bukti

Baca juga: Sempat Tiduran di Pendopo, Begini Kronologi Pembunuhan Dalang Rembang Anom Subekti versi Pelaku

Baca juga: Tepergok Bawa Istri Orang, Kades Sumbergayam Rembang Dilabrak Warga. Mobil Dirusak Hingga Kaca Pecah

Baca juga: Mayat Perempuan Ditemukan di Gubuk Sawah di Rembang Purbalingga: Berambut Ikal, Pakai Daster Biru

Pemohon (Harno-Bayu) memperoleh suara 208.736 suara sedangkan pihak terkait (Hafidz-Hanies) 214.237 suara.

"Jumlah penduduk Rembang sebanyak 641.647 jiwa. Sehingga, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020 adalah paling banyak 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Rembang," kata Saldi Isra, dalam sidang putusan dan ketetapan di Gedung Mahkamah Konstitusi secara virtual yang dikutip Tribunbanyumas.com, Selasa (16/2/2021).

Sedangkan total suara sah, lanjutnya, yakni sebanyak 422.973 suara. Jadi, 1 persen dari total suara sah yakni 4.230 suara.

"Sehingga, perbedaan perolehan suara pemohon dan pihak terkait lebih dari 4.230 suara atau 1 persen," terangnya.

Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dan peraih suara terbanyak melebihi melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU 10/2016.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum," katanya.

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Rabu 17 Februari 2021 Rp 1.890.000 Per 2 Gram

Baca juga: Jangan Langsung ke Pengadilan Agama, Manfaatkan Konseling Nikah di KUA saat Ada Masalah Keluarga

Baca juga: 17 Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2020 di Jateng Dilantik Pekan Depan, Pemprov Tunggu Juknis

Untuk itu, walaupun permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dengan demikian, pasangan Abdul Hafidz dan Hanies Cholil Barro' akan ditetapkan sebagai pemenang dan selanjutnya dilantik menjadi bupati dan wakil bupati. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved