Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Gugat Hasil Pilkada Rembang 2020 ke MK, Pasangan Harno-Bayu Andriyanto Ajukan 251 Alat Bukti

Pasangan Harno-Bayu Andriyanto melalui kuasa hukum, mengajukan 251 alat bukti saat sidang sengketa hasil Pilkada Rembang ke Mahkamah Konstitusi.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
Tangkap layar siaran streaming sidang di MK
Nimerodi Gulo yang merupakan kuasa hukum pasangan calon Harno-Bayu, pada persidangan sengketa Pilkada Rembang di MK, Rabu (27/1/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno-Bayu Andriyanto melalui kuasa hukum, mengajukan 251 alat bukti saat sidang sengketa hasil Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/1/2021).

"Pada 17 Desember, kami mengajukan bukti lima dan pada perubahan, kami mengajukan bukti 44. Pada hari ini, kami mengajukan bukti tambahan menjadi 251 alat bukti, sehingga mohon bisa diterima alat bukti itu Yang Mulia," kata kuasa hukum, Nimerodi Gulo, yang dikutip Tribunbanyumas.com dari siaran streaming persidangan, Rabu (27/1/2021).

Terkait pokok-pokok permohonan, Gulo menuturkan, selisih suara antara pemohon, yakni Harno-Bayu, dengan calon nomor urut 2, Abdul Hafidz dan M Hanies Cholil Barro, yakni 5.501 suara.

Menurutnya, selisih suara tersebut terjadi disebabkan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan termohon atau KPU.

Calon Petahana Bercerai di Rembang, Bayu Andriyanto Digandeng Ketua DPC Partai Demokrat

Putra KH Cholil Bisri Dampingi Calon Petahana di Pilkada Kabupaten Rembang

Menteri Agama Sowan ke Gus Mus di Rembang, Yaqut Cholil Qoumas Dapat Nasehat Ini

Unik, Di Desa Rembang Purbalingga, Wisatawan Bisa Ambil Paket Berburu Babi Hutan

Terutama, pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil yang secara potensial dan riil, berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon.

"Pelanggaran administrasi yang dimaksud, berkenaan dengan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang mengatur jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, ditambah 2,5 persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS sebagai cadangan," jelas Gulo.

Pengacara asal Pati ini menyebut, pelanggaran terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Sarang (Desa Karangmangu, Bajingjowo, Babaktulung, Bonjor) serta di Pamotan (Desa Mlagen, Ketangi, Sendangagung).

Pelanggaran yang dimaksud, yakni suara melebihi 2,5 persen dari kartu suara.

Selain itu, kata dia, ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di beberapa TPS.

Oleh karena itu, pemohon memohon agar ada pembatalan keputusan KPU terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Serta, melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved