Breaking News:

Berita Sragen

Kabar Sertifikat Tanah Bakal Ditarik dan Diganti Sertifkat Elektronik, Ini Kata BPN Sragen

Rencana pemerintah mengganti sertifikat tanah menjadi elektronik disertai kabar penarikan massal sertifikat tanah fisik.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/MAHFIRA PUTRI MAULANI
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen, Senin (15/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SRAGEN – Rencana pemerintah mengganti sertifikat tanah menjadi elektronik disertai kabar penarikan massal sertifikat tanah fisik. Terkait kabar ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, kabar tersebut tak benar.

Hal itu ditegaskan Kepala BPN Sragen Agus Purnomo seusai menyerahkan jabatannya kepada Kepala BPN Sragen yang baru, Arief Syaifullah, Senin (15/2/2021).

Menurut Agus, sertifikat elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang akan mulai berlaku pada 2021.

Agus pun menegaskan, BPN tidak akan menarik sertifikat manual.

"Persiapan sudah saya siapkan terhadap pelayanan sertifikat elektronik, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada penarikan sertifikat manual. Tidak bisa, siapapun tidak diperkenankan Pak Menteri untuk menarik sertifikat yang sudah beredar, itu tetap berlaku," kata Agus.

Baca juga: Diganti dalam Bentuk Elektronik, Mulai Tahun Ini Pemerintah Bakal Tarik Sertifikat Tanah Fisik

Baca juga: Teror Lempar Batu Terjadi di Jalan Raya Solo-Sragen, Kaca Mobil Warga Sragen Ambyar

Baca juga: Tak Ada Penutupan Mal, Sragen Pilih Perketat Operasi Yustisi hingga Desa selama Jateng di Rumah Saja

Baca juga: Status Lahan Jadi Kendala Pembangunan Tol Semarang-Demak, Tertutup Rob Namun Ada Sertifikatnya

Ia melanjutkan, dalam rangka menuju sertifikat elektronik, data pertanahan harus betul-betul valid.

Valid dalam arti bahwa informasi di sertifikat dan kondisi di atas bidang tanah itu cocok.

Ketika ditanyai mulai kapan sertifikat elektronik diberlakukan, Agus mengaku masih menunggu instruksi dari menteri.

Agus mengatakan, biasanya, akan ada percontohan seperti pada waktu Hak Tanggungan (HT) elektronik. Akan dicoba terlebih dahulu di satu kantor pertanahan yang betul-betul data pertanahannya valid.

Agus kembali menegaskan, tidak ada penarikan sertifikat manual. Hal itu perlu ditekankan agar tak terjadi spekulasi-spekulasi di masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved