Breaking News:

Berita Purbalingga

224 Desa di Purbalingga Bakal Digelontor ADD dan DD Senilai Rp 365,9 Miliar, Ini Peruntukannya

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan 224 desa di wilayah tersebut mendapat gelontoran ADD dan DD senilai Rp 365,9 miliar, tahun ini.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam sosialisasi DD dan ADD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Purbalingga, Kamis (11/2/2021). Sosialisasi digelar melalui zoom meeting di Ruang Rapat Bupati Purbalingga. 

"Kalau OPD lain hampir mengalami penurunan anggaran tetapi desa sebaliknya, pagu ADD masih tetap Rp 119 miliar. Hal ini kami sadari betul bahwa keberhasilan pembangunan Purbalingga terletak di tangan 224 desa," jelasnya.

Terkait penggunaan, tahun ini, DD digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 300 ribu per bulan bagi warga desa penerima.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pemutahiran data dan informasi desa serta masyarakat, juga pelaksanaan kegiatan padat karya tunai (cash for work).

Selain itu, DD juga diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa sesuai kebijakan penggunaan DD yang tertuang dalam Permendes, PDT dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020.

Di antaranya, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa, Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa, dan Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Presiden Jokowi Minta Pedagang Pasar dan Pekerja Mal Masuk Daftar Penerima Vaksinasi Covid Tahap Dua

Kurangi Banjir di Wonokerto dan Wiradesa Pekalongan, Tanggul Sungai Mrican Dijebol

Kisah Toleransi dari Banjir Kudus. GKMI Tanjungkarang Jadi Pengungsian, Warga: Kami Tetap Bisa Salat

Warga Desa Suru Pemalang Terisolasi, Jalan Masuk Tertutup Longsor dan Jembatan Penghubung Putus

Adapun kebijakan PEN, pertama meliputi pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi yang merata.

Kedua adalah menyediakan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan.

Ketiga, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Dengan besarnya DD dan ADD yang akan diterima desa nanti, Bupati mewanti-wanti akan besarnya potensi risiko dalam pengelolaannya.

Bupati meminta agar tata kelola keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Tiwi berharap, potensi risiko yang tinggi ini jangan sampai para kades atau perangkat desa salah langkah sehingga menimbulkan perkara hukum di kemudian hari.

"Jika ada yang bingung, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu," ujarnya. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved