Berita Internasional
Buntut Kudeta Militer, Warga Myanmar Lakukan Unjuk Rasa Inginkan Pembebasan Aung San Suu Kyi
Kudeta militer di Myanmar berbuntut aksi unjuk rasa warga. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di kota besar Myanmar.
lihat foto
Padahal Komisi pemilu negara itu telah berulang kali membantah terjadinya kecurangan pemilih massal.
Ratusan anggota parlemen NLD ditahan di ibu kota Naypyitaw Senin (1/2/2021).
Sejak saat itu, junta mencopot 24 menteri dan deputi dari pemerintah dan menunjuk 11 tokoh dari sekutunya sendiri. Mereka ditempatkan sebagai pengganti yang akan menerapkan peran militer dalam pemerintahan baru.
NLD mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil tindakan yang lebih keras untuk memulihkan pemerintah yang digulingkan, dalam pernyataan yang dirilis ke media akhir pekan ini.
Para pemimpin PBB didesak menerapkan "sanksi yang ditargetkan dengan hati-hati terhadap rezim militer, para pemimpinnya, bisnis mereka, dan rekannya". Termasuk, mendesak penangguhan hubungan ekonomi antara semua bisnis dengan rezim militer.
• KBM Tatap Muka di Kabupaten Tegal Kembali Ditunda, Disdikbud: Tunggu Surat Edaran Berikutnya
• Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Senin 8 Februari 2021 Rp 1.900.000 Per 2 Gram
• Lebih dari 100 Ribu Nakes Pernah Terpapar Covid, Menkes: Vaksinasi kepada Mereka Ditunda
• Banjir Terjang 3 Kecamatan di Kota Pekalongan, Ini 16 Titik Pengungsian yang Disiapkan
Partai politik yang digulingkan itu juga meminta PBB menahan diri dari tindakan yang merugikan rakyat Myanmar. Khususnya, terkait sanksi dan penangguhan bantuan.
"Kami mengundang, menyetujui, dan menuntut dunia segera datang membantu kami".
Para pengamat berpendapat kudeta itu dilakukan sebagai upaya militer menegaskan kembali kekuatannya. Ada juga ambisi pribadi panglima militer Min Aung Hlaing, yang akan mundur tahun ini.
Jadi persoalannya bukan sekadar klaim serius atas kecurangan pemilihan umum.
Kudeta Senin telah dikecam secara luas secara internasional.
Amerika Serikat menyerukan para pemimpin militer Myanmar untuk "segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut semua pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil". (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengunjuk Rasa Myanmar Tuntut Militer Segera Bebaskan Aung San Suu Kyi".
