Berita Bisnis

Sopir dan Kernet Jasa Logistik Harus Bayar Rapid Antigen Keluar Masuk Banyumas, Aptrindo Keberatan

Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY Bambang Widjanarko mengatakan, aturan tersebut memberatkan lantaran berlaku bagi sopir dan kernet angkutan logistik.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Seorang pengguna jalan tol menjalani random tes swab PCR di rest area tol Semarang-Solo, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas memberlakukan tes rapid antigen bagi pendatang dikeluhkan pelaku usaha jasa logistik atau angkutan barang yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY Bambang Widjanarko mengatakan, aturan tersebut memberatkan lantaran beleid ini juga berlaku bagi sopir dan kernet angkutan logistik.

"Aturan itu (PPKM) sering membingungkan bagi pekerja di bidang logistik. Bahkan, ada pula beberapa kepala daerah yang membuat aturan lebih membingungkan lagi dengan mensyaratkan surat sakti keterangan telah menjalani rapid antigen atau bahkan swab PCR. Ini efektifitasnya patut dipertanyakan bagi semua orang yang akan keluar dan masuk wilayah itu," kata Bambang, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Makin Ketat, Mulai Hari Ini Masuk Banyumas Wajib Tunjukkan Hasil Negatif Rapid Antigen

Baca juga: Kebijakan Terbaru Bupati Achmad Husein: Masuk Banyumas Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen

Baca juga: Ada Potensi Timbulkan Kerumunan, Polisi Bubarkan Lapak Burung Dara di Sumbang Banyumas

Baca juga: 48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19, 20 Orang Dikarantina di Baturraden

Menurutnya, aturan ini tepat diberlakukan bagi warga yang akan bepergian untuk keperluan jalan-jalan atau piknik.

Namun, bagi pelaku usaha logistik, aturan ini makin mencekik lantaran mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.

Padahal, pelaku usaha ini rutin berlalu lalang ke sejumlah daerah untuk menjamin lancarnya distribusi logistik.

Jika tidak bisa menunjukan surat tes, pengendara bisa melakukan tes di tempat.

"Jujur, aturan itu membuat pening dan memaksa semua untuk berpikir. Wah, ada beban pengeluaran lagi, nih," ujarnya.

Padahal, bagi pelaku distribusi logistik, semisal sopir dan kernet, bisa tiap saat bertemu orang yang berbeda di kota yang berbeda pula. Sehingga, persyaratan tersebut dipertanyakan efektivitasnya.

Apalagi, surat tes covid memiliki masa berlaku. Sopir dan kernet pun harus melakukan tes berkali-kali dengan biaya banyak.

"Terkadang, surat sakti tersebut hanya berlaku 3x24 jam. Padahal, seorang sopir atau kernet truk biasanya sekali pergi dari rumah, sepekan baru pulang," katanya.

"Kecuali, jika setelah di-rapid antigen atau di swab PCR, lalu mereka dikarantina tidak boleh ketemu orang, baru mungkin hasil tesnya bisa dianggap valid. Tapi, ketika habis dites, mereka harus bekerja lagi, rasanya kok tidak efektif ya," ujar Bambang.

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Jumat 22 Januari 2021 Rp 1.948.000 Per 2 Gram

Baca juga: Berjaga dalam Kondisi Hamil 7 Bulan, Pegawai Minimarket di Colomadu Karanganyar Tiba-tiba Diserang

Baca juga: 12 ABK Asal Batang Hilang setelah Tabrakan Kapal, Bupati Wihaji Akan Kerahkan Helikopter

Baca juga: Tunggu Perbaikan Rumah, 54 Korban Gempa Mamuju asal Solo Raya Diungsikan ke Solo Techno Park

Ketimbang mengeluarkan kebijakan yang tidak diketahui efektivitasnya, ia memberikan masukan agar pemerintah memprioritaskan sopir dan kernet angkutan logistik mendapatkan vaksin.

Pemerintah bisa memperoleh data sopir dan kernet melalui asosiasi logistik yang resmi terdaftar. Semisal Aptrindo, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan lain-lain.

"Mereka (sopir dan kernet) diprioritaskan untuk menerima vaksin dulu bersama-sama dengan tenaga kesehatan, anggota TNI & Polri. Sepertinya, hal itu lebih masuk akal dibanding berulang kali harus diswab karena aturan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Banyumas Achmad Husein mengeluarkan kebijakan pendatang harus membawa hasil negatif tes rapid antigen saat masuk wilayah tersebut.

Kebijakan ini berlaku sejak Rabu (20/1/2021).

Pemkab menempatkan petugas di perbatasan untuk mengecek secara random pendatang tersebut.

Jika tak memiliki, mereka akan dites swab antigen. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved