Breaking News:

Berita Bisnis

Sopir dan Kernet Jasa Logistik Harus Bayar Rapid Antigen Keluar Masuk Banyumas, Aptrindo Keberatan

Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY Bambang Widjanarko mengatakan, aturan tersebut memberatkan lantaran berlaku bagi sopir dan kernet angkutan logistik.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Seorang pengguna jalan tol menjalani random tes swab PCR di rest area tol Semarang-Solo, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas memberlakukan tes rapid antigen bagi pendatang dikeluhkan pelaku usaha jasa logistik atau angkutan barang yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY Bambang Widjanarko mengatakan, aturan tersebut memberatkan lantaran beleid ini juga berlaku bagi sopir dan kernet angkutan logistik.

"Aturan itu (PPKM) sering membingungkan bagi pekerja di bidang logistik. Bahkan, ada pula beberapa kepala daerah yang membuat aturan lebih membingungkan lagi dengan mensyaratkan surat sakti keterangan telah menjalani rapid antigen atau bahkan swab PCR. Ini efektifitasnya patut dipertanyakan bagi semua orang yang akan keluar dan masuk wilayah itu," kata Bambang, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Makin Ketat, Mulai Hari Ini Masuk Banyumas Wajib Tunjukkan Hasil Negatif Rapid Antigen

Baca juga: Kebijakan Terbaru Bupati Achmad Husein: Masuk Banyumas Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen

Baca juga: Ada Potensi Timbulkan Kerumunan, Polisi Bubarkan Lapak Burung Dara di Sumbang Banyumas

Baca juga: 48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19, 20 Orang Dikarantina di Baturraden

Menurutnya, aturan ini tepat diberlakukan bagi warga yang akan bepergian untuk keperluan jalan-jalan atau piknik.

Namun, bagi pelaku usaha logistik, aturan ini makin mencekik lantaran mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.

Padahal, pelaku usaha ini rutin berlalu lalang ke sejumlah daerah untuk menjamin lancarnya distribusi logistik.

Jika tidak bisa menunjukan surat tes, pengendara bisa melakukan tes di tempat.

"Jujur, aturan itu membuat pening dan memaksa semua untuk berpikir. Wah, ada beban pengeluaran lagi, nih," ujarnya.

Padahal, bagi pelaku distribusi logistik, semisal sopir dan kernet, bisa tiap saat bertemu orang yang berbeda di kota yang berbeda pula. Sehingga, persyaratan tersebut dipertanyakan efektivitasnya.

Apalagi, surat tes covid memiliki masa berlaku. Sopir dan kernet pun harus melakukan tes berkali-kali dengan biaya banyak.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved