Investor Protes, Mulai 1 Januari 2021 Ada Bea Materai Rp 10 Ribu untuk Transaksi Surat Berharga

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Investor pasar modal dibuat resah terkait rencana pemerintah memberlakukan bea materai Rp 10.000 pada setiap transaksi surat berharga, termasuk saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Aksi penolakan terkait rencana ini tak hanya ramai di media sosial tetapi juga diwujudkan lewat petisi.

Petisi ini ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo, dan Bursa Efek Indonesia.

"Sebagai Investor Ritel yang bermodal sedikit, tentunya biaya materai sangat memberatkan kami. Potensi investor ritel di masa depan sangatlah menjanjikan. Banyak rakyat yang sudah mulai sadar untuk mengalihkan dananya untuk investasi di Pasar Modal Indonesia," tulis Inan Sulaiman, seorang investor saham yang memulai petisi.

Baca juga: November Tambah 12 Investor Masuk Batang, Total Sepajang Tahun Sudah Capai Rp 5,75 Triliun

Baca juga: Bakal Punya Banyak Jalan Tol, Jateng Butuh Investasi Sedikitnya Rp 130 Triliun

Baca juga: Jateng Tawarkan 75 Peluang Investasi, CJIBF Tahun Ini Digelar Secara Virtual

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Calon Investor, Pemkab Batang Gandeng BKPM, Bentuk Joint Venture KIT Batang

"Tolong kami, Bapak-Ibu Pejabat di Indonesia! Kami rakyat kecil yang berusaha mengubah nasib kami melalui Pasar Modal di Indonesia. Alangkah lebih baiknya peraturan terkait biaya Materai per Trade Confirmation di evaluasi dan revisi. Paling tidak, diberikan batas bawah materai senilai Rp 100.000.000 per TC supaya tidak memberatkan kami ritel kecil yang berusaha berjuang di Pasar Modal Indonesia ini," kata dia lagi.

Pengenaan bea materai diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2020 dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) pada 26 Oktober 2020 yang lalu, terdapat ketentuan yang patut diperhatikan investor terkait dengan Transaksi Surat Berharga di Bursa.

Investor lain, Lukman Fahd, mengeluhkan hal sama. Ia menyebut, pengenaan bea meterai Rp 10.000 sangat memberatkan investor ritel karena besaran nominal transaksinya terbilang kecil.

"Saya investor retail dan jumlah transaksinya kecil-kecil, kalau dikenai 10 ribu per TC, dirasa cukup memberatkan," kata dia di laman Change.org.

Penjelasan BEI dan Respon Kemenkeu

PH Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Valentina Simon mengatakan, salah satu ketentuan dan penjelasan dari UU Bea Meterai tersebut menyatakan, setiap Trade Confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenakan Bea Meterai sebesar Rp 10.000 per dokumen.

"Pihak yang dikenakan Bea Meterai atas TC tersebut adalah investor sebagai penerima dokumen sesuai dengan ketentuan dan penjelasan pada Pasal 3 angka 2 huruf e, Pasal 5, Pasal 8 angka 1 huruf b, dan Pasal 9 angka 1 UU Bea Meterai," kata Valentina dalam keterangan resminya seperti dikutip pada Minggu (20/12/2020).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan gambaran mekanisme pemenuhan Bea Meterai yang rencananya akan dituangkan dalam peraturan teknis dan dikeluarkan oleh DJP serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Termasuk, ketentuan teknis terkait penunjukan AB sebagai Wajib Pungut, dan tata cara pemeteraian secara elektronik.