Berita Nasional

Kebijakan Libur Nataru Keluar: Kerumunan di Tempat Umum Dilarang, Masuk Bali Wajib PCR H-2

Luhut meminta, pengetatan terkait kebijakan libur Natal dan Tahun Baru ini dilakukan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Editor: rika irawati
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Ilustrasi. Sejumlah kendaraan melintasi Tol Cipali saat mudik Lebaran 2019. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait perayaan Tahun Baru di tengah wabah Covid-19. Pemerintah melarang kerumunan dan perayaan pergantian tahun itu di tempat umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pengetatan terkait kebijakan ini dilakukan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, secara virtual, Senin (14/12/2020).

Menurut Luhut, kebijakan tersebut didasari adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan pascalibur dan cuti bersama, akhir Oktober 2020.

"Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pascalibur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Masih Digodok, Aturan Terkait Berlibur Pakai Moda Transportasi saat Libur Nataru Segera Keluar

Baca juga: Jelang Libur Nataru, Ini Kesiapan Pemkab Banjarnegara Antisipasi Lonjakan Wisatawan di Dieng

Baca juga: Pemkab Wonogiri Tutup Tempat Wisata saat Libur Akhir Tahun, Bupati: Saya Tak Mau Kecolongan Lagi

Baca juga: Sambut Libur Natal dan Tahun Baru di Tengah Pandemi, Pengelola Air Panas Guci Hadirkan Wisata Fauna

Luhut juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

Larangan serta pembatasan pun berlaku bagi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, semisal hajatan maupun acara keagamaan.

Tak hanya itu, Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku.

"Saya juga minta Pak Gubernur (DKI) meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata dia.

Selain itu, Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

Luhut juga memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, berupa optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

Sama seperti di DKI, pemerintah daerah diminta mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasional tempat makan, hiburan, mal hingga pukul 20.00.

Sedangkan, untuk wilayah pedesaan, pemda diminta memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Terakhir, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved