Evaluasi APBD 2021 dari Kemendagri Akhirnya Turun, Ganjar Targetkan Lelang Proyek Dimulai Desember

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hampir sebulan lebih, evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah 2021 sempat terhambat.

Padahal, APBD ini sudah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng pada 14 Oktober 2020 lalu.

Eksekutif dan legislatif pun sempat menunggu evaluasi dari kementerian yang dipimpin Tito Karnavian tersebut untuk selanjutnya bisa disahkan.

"APBD kami agak lama di Kemendagri. Maka, saya harus nyusuli. Saya harus telepon pejabat di Kemendagri, kenapa lama," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Harian di Jateng Tembus 2.036 Orang, Begini Langkah Gubernur Jateng

Baca juga: Bahan Baku Briket Arang di Jateng Mulai Langkah, Sejumlah Perusahaan Memilih Tutup

Baca juga: Dikerjakan Kementerian PUPR, Sebentar Lagi Jateng Punya Tol Semarang Harbour Sepanjang 21 Km

Baca juga: Guru Honorer Mestinya Lebih Tinggi Dibanding UMK di Jateng, Yudi Indras Wiendarto Punya Alasan Ini

Sesuai aturan, Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil evaluasi RAPBD Provinsi sudah harus turun maksimal 15 hari sejak dokumen diterima.

Ganjar menyebut, ketentuan tersebut memungkinkan setelah 15 hari bisa langsung dieksekusi.

"Namun, ini soal etika. Kami minta petunjuk ke orang Kemendagri kenapa lama. Alhamdulillah, akhirnya sudah kami terima dan akan kami laporkan ke DPRD," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap, tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten/kota agar segera membereskan APBD sehingga cepat direalisasikan.

Ganjar meminta, Desember sudah mulai lelang proyek pemerintah. Dalam proses lelang, diharapkan tidak ada permasalahan, tetap terapkan e-governance.

Belanja atau konsumsi pemerintah, kata dia, dinilai bisa mendongkrak perekonomian.

"Apakah kita akan positif di akhir tahun, akan kami genjot. Yo duit sudah kami terima, yo kami genjot. Di Desember, usahakan lelang sudah dimulai sehingga awal tahun sudah dieksekusi," imbuhnya.

Sebelumnya, lambannya evaluasi APBD dari Kemendagri juga dikeluhkan Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto.

Baca juga: Tiga Hari Pencarian, Remaja Korban Hanyut di Bendungan Sungai Tambra Purbalingga Belum Ditemukan

Baca juga: Gunung Semeru Muntahkan Lahar Panas, Jalur Pendakian Ditutup Mulai Hari Ini

Baca juga: Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj Positif Covid-19, Dirawat di RS

Baca juga: Bikin Kaget, Pria Ini Tiba-tiba Turun dari Motor dan Tergeletak di Trotoar di Purbalingga

Padahal, DPRD sudah memutuskannya lebih awal yakni pertengahan Oktober. Pada tahun-tahun sebelumnya, APBD diputuskan mepet atau satu bulan sebelum tahun anggaran 2021.

Keputusan mempercepat keputusan APBD dimaksudkan agar beberapa item terkait bantuan keuangan kabupaten/kota bisa dimasukkan dalam rancangan APBD kabupaten/kota. (*)