Pilkada Serentak 2020
Ini Skenario KPU Jateng di 4 Kecamatan Jika Erupsi Merapi Terjadi di Hari Pencoblosan Pilkada 2020
Dua kabupaten di Jawa Tengah yang selenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) berada di daerah rawan bencana, yakni Boyolali dan Klaten.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dua kabupaten di Jawa Tengah yang selenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) berada di daerah rawan bencana, yakni Boyolali dan Klaten.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng telah berkoordinasi untuk menyiapkan skenario darurat antisipasi erupsi merapi menjelang pemungutan suara pada 9 Desember 2020 besok.
KPU Jateng telah memetakan wilayah mana saja yang terdampak jika Merapi erupsi. Tentunya, tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk zona terdampak akan dipindahkan.
"Sudah kami petakan semuanya. Karena memang, di dua daerah itu, sudah ada yang mengungsi. Nanti, rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian," kata Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, Jumat (27/11/2020).
Baca juga: KPU Jateng Siap Pindahkan TPS Pilkada Klaten ke Pengungsian Jika Terjadi Erupsi Merapi
Baca juga: 44.077 Pengawas TPS di Jateng Dilantik, Bawaslu Minta Jaga Integritas
Baca juga: 19 TPS Masuk Wilayah Blank Spot, Begini Tanggapan KPU Kabupaten Semarang
Baca juga: Warga Klakah Boyolali Mulai Mengungsi setelah Terdengar Gemuruh dari Gunung Merapi
Di Klaten, ada 18 TPS yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Kemalang yang direlokasi. Empat TPS berada di Desa Balerante, 9 TPS di Sidorejo, dan 5 TPS di Tegalmulyo.
Sedangkan untuk wilayah Boyolali, terdapat tiga kecamatan yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi yakni di Selo, Cepogo, dan Musuk.
Sejumlah skenario diambil jika terjadi kondisi bencana. Termasuk, ketika hari pencoblosan suara, terjadi erupsi, bagaimana mengamankan surat suara yang sudah tercoblos dan sebagainya.
Hingga saat ini, kata dia, simulasi sudah dilakukan dan logistik pemilu sudah dikirim ke seluruh kabupaten/kota penyelenggara.
"Saat ini, sedang disortir dan dilipat, untuk dilanjutkan packing. Target kami, awal Desember logistik sudah bergerak ke Kecamatan dan H-1 sudah sampai ke TPS," jelasnya.
Sementara, berdasarkan pantauan Bawaslu, sudah ada dua TPS yang dipindahkan dari lokasi awal, yakni di Desa Balerante.
Satu TPS dipindahkan ke tempat pengungsian, sedangkan satu lainnya dipindahkan ke rumah warga yang dinilai aman.
"Berdasarkan pantauan kami di Klaten, dua TPS dipindah. Memang sengaja tidak ditempatkan di lokasi pengungsian, karena tidak mungkin dalam satu area lantaran muncul kebingungan masyarakat pemilih," kata Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman.
Di tingkat kabupaten, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan pemerintah daerah untuk menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan jika terjadi bencana alam.
Di antaranya, mendirikan TPS di desa rawan bencana di pinggir jalan besar.
Supaya, akses bisa dilalui kendaraan roda empat untuk mengevakuasi logistik pilkada semisal surat suara yang sudah dipakai.
"Bencana ini kan faktor alam. Tidak bisa ditebak. Tapi, kami menyiapkan kemungkinan terburuk jika saat hari pencoblosan pada 9 Desember besok terjadi erupsi, ada aktivitas lebih yang akan diselamatkan. Surat suara yang sudah dicoblos bagaimana evakuasinya, kami sudah siapkan," ucapnya.
Baca juga: Saat Digerebek, Artis ST dan SH Tengah Bermain dengan 1 Pria di Kamar. Tarifnya Capai Rp 110 Juta
Baca juga: Candi Borobudur Berubah Warna Warni, Ini Penyebabnya
Baca juga: Resmi Bermarkas di Stadion Manahan Solo, Bhayangkara FC Berubah Nama Jadi Bhayangkara Solo FC
Baca juga: Pastikan Perusahaan Bayar UMK 2021 sesuai Aturan, Pemkab Temanggung Segera Terjunkan Tim Sosialisasi
Pihaknya juga mengerahkan pengawas pemilu di tingkat desa dan kecamatan di wilayah terdampak bencana untuk bekerja ekstra. Terutama dalam mengawasi bantuan yang diperuntukan pengungsi Merapi.
Bisa saja, momen tersebut dimanfaatkan pasangan calon yang nakal untuk kampanye.
Semisal, memasang gambar pasangan calon di kemasan bantuan atau mengajak untuk memilih satu pasangan calon tertentu, serta mengarah ke politik uang.
"Yang perlu dilakukan secara ketat karena kondisi bencana cenderung lebih akan ada banyak bantuan, teman-teman pengawas di kecamatan dan desa mereka semakin lebih intensif. Tujuannya untuk mencegah upaya money politics," tandasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, telah membahas bagaimana mengatasi persoalan pilkada saat pandemi dan ancaman bencana Gunung Merapi dengan sejumlah pihak terkait.
"Intinya, insyaalah, Jateng siap melaksanakan pesta demokrasi ini," kata Ganjar.
Rencana-rencana darurat disiapkan dalam menghadapi pandemi dan bencana alam.
Bagaimana mekanisme dan strategi yang diambil, jika kondisi darurat itu terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara nanti juga telah dibahas.
"Ada beberapa skenario kontijensi yang sekarang harus disiapkan, baik soal bencana, Covid-19 dan lainnya. Ada beberapa catatan yang disampaikan, dan harus segera dicarikan solusi, termasuk bagaimana mengantisipasi kerumunan dan lainnya," ucapnya. (*)
