Ini Skenario KPU Jateng di 4 Kecamatan Jika Erupsi Merapi Terjadi di Hari Pencoblosan Pilkada 2020

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dua kabupaten di Jawa Tengah yang selenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) berada di daerah rawan bencana, yakni Boyolali dan Klaten.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng telah berkoordinasi untuk menyiapkan skenario darurat antisipasi erupsi merapi menjelang pemungutan suara pada 9 Desember 2020 besok.

KPU Jateng telah memetakan wilayah mana saja yang terdampak jika Merapi erupsi. Tentunya, tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk zona terdampak akan dipindahkan.

"Sudah kami petakan semuanya. Karena memang, di dua daerah itu, sudah ada yang mengungsi. Nanti, rencananya, kami memiliki skema membuat TPS di dekat tempat-tempat pengungsian," kata Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: KPU Jateng Siap Pindahkan TPS Pilkada Klaten ke Pengungsian Jika Terjadi Erupsi Merapi

Baca juga: 44.077 Pengawas TPS di Jateng Dilantik, Bawaslu Minta Jaga Integritas

Baca juga: 19 TPS Masuk Wilayah Blank Spot, Begini Tanggapan KPU Kabupaten Semarang

Baca juga: Warga Klakah Boyolali Mulai Mengungsi setelah Terdengar Gemuruh dari Gunung Merapi

Di Klaten, ada 18 TPS yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Kemalang yang direlokasi. Empat TPS berada di Desa Balerante, 9 TPS di Sidorejo, dan 5 TPS di Tegalmulyo.

Sedangkan untuk wilayah Boyolali, terdapat tiga kecamatan yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi yakni di Selo, Cepogo, dan Musuk.

Sejumlah skenario diambil jika terjadi kondisi bencana. Termasuk, ketika hari pencoblosan suara, terjadi erupsi, bagaimana mengamankan surat suara yang sudah tercoblos dan sebagainya.

Hingga saat ini, kata dia, simulasi sudah dilakukan dan logistik pemilu sudah dikirim ke seluruh kabupaten/kota penyelenggara.

"Saat ini, sedang disortir dan dilipat, untuk dilanjutkan packing. Target kami, awal Desember logistik sudah bergerak ke Kecamatan dan H-1 sudah sampai ke TPS," jelasnya.

Sementara, berdasarkan pantauan Bawaslu, sudah ada dua TPS yang dipindahkan dari lokasi awal, yakni di Desa Balerante.

Satu TPS dipindahkan ke tempat pengungsian, sedangkan satu lainnya dipindahkan ke rumah warga yang dinilai aman.

"Berdasarkan pantauan kami di Klaten, dua TPS dipindah. Memang sengaja tidak ditempatkan di lokasi pengungsian, karena tidak mungkin dalam satu area lantaran muncul kebingungan masyarakat pemilih," kata Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman.

Di tingkat kabupaten, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan pemerintah daerah untuk menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan jika terjadi bencana alam.

Di antaranya, mendirikan TPS di desa rawan bencana di pinggir jalan besar.

Supaya, akses bisa dilalui kendaraan roda empat untuk mengevakuasi logistik pilkada semisal surat suara yang sudah dipakai.