Pengusaha Mengeluh, Apindo Karanganyar Minta Bupati Revisi UMK 2021

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Apindo Kabupaten Karanganyar meminta Bupati Juliyatmono merevisi usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021.

Seperti diketahui bersama, Pemkab Karanganyar telah mengajukan usulan UMK 2021 kepada Gubernur Jawa Tengah pada pekan lalu.

Dalam usulan tersebut, UMK Karanganyar 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen.

Baca juga: Kini Ada di Desa Koripan, Seorang Perangkat Positif Covid-19, Berikut Penjelasan DKK Karanganyar

Baca juga: Terdampak Proyek Tol Solo-Yogyakarta di Karanganyar, Ganti Untung 15 Bidang Tanah Sudah Dibayarkan

Baca juga: Desainnya Menyerupai Masjid di Madinah, Masjid Agung Karanganyar Mulai Dibangun Tahun Ini

Baca juga: Selamat, 19 Produk UMKM Karanganyar Kini Mulai Dijual di Minimarket

Ketua Apindo Kabupaten Karanganyar, Edy Dharmawan mengatakan, usulan kenaikan 3,27 persen itu dirasa memberatkan para pengusaha khususnya bagi perusahaan padat karya.

Di Karanganyar, perusahaan padat karya menyerap tenaga kerja paling banyak.

Di sisi lain, adanya pandemi Covid-19 turut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Setelah Bupati mengusulkan (UMK 2021), kami menerima keluhan dari para pengusaha."

"Kami meminta supaya ada revisi," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, usulan kenaikan UMK tersebut berpotensi menimbulkan kebijakan yang nantinya berisiko terhadap keberlangsungan para pekerja.

Bukan tidak mungkin nantinya berdampak terhadap investasi yang masuk ke Karanganyar. 

Pasalnya, UMK Karanganyar masih yang tertinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Soloraya.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak Apindo untuk membicarakan kembali dengan Bupati Karanganyar terkait usulan UMK 2021.

Apindo juga telah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah.

Namun sampai saat ini upaya itu belum membuahkan hasil.

"Sesuai jadwal pengumumannya (UMK) hari ini, tapi belum ada tanda-tanda," ucapnya.