Biar Tidak Terkesan Gajian, Tahun Depan Ada Batasan Tahun Penerimaan PKH, Termasuk Purbalingga

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - 5.390 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Purbalingga hingga Oktober 2020 dinyatakan mentas atau graduasi sebagai penerima. 

Mereka dinyatakan graduasi karena sudah tidak memenuhi lagi unsur penerima PKH. 

Bisa juga mereka mengundurkan diri karena merasa sudah bisa hidup sejahtera dan mandiri secara ekonomi, sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan PKH.

Baca juga: Debat Pilkada Purbalingga Digelar 25 November, Hadirkan Lima Panelis, Ini Materi yang Bakal Dikupas

Baca juga: Warga Protes Isolasi Karyawan Pabrik Positif Covid-19 di Purbalingga Dilakukan di Kos

Baca juga: Animo Warga Jadi Pelipat Surat Suara Masih Tinggi di Purbalingga, KPU Sampai Tolak Pendaftar

Baca juga: Polisi Kejar Pengedar Narkoba di Purbalingga, Motor Tersangka Hingga Tabrak Pagar Rumah Warga

Ini disampaikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Pepen Nazaruddin dalam Koordinasi teknis dan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PKH, Jumat (20/11/2020) di Braling Grand Hotel Purbalingga.

Dalam pelaksanaan PKH, kata dia, target graduasi adalah 10 persen dari total populasi penerima. 

"Kabupaten Purbalingga tercatat sudah graduasi 5.390 KPM atau 8,99 persen."

"Jadi, sampai Desember 2020 diperkirakan bisa 10 persen,” katanya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (20/11/2020).

Tahun ini Kemensos RI telah mengucurkan dana PKH Rp 189 miliar dan disalurkan kepada 59.901 KPM di Kabupaten Purbalingga. 

Pada kesempatan itu, Mensos RI, Juliari P Batubara memberikan apresiasi kepada para pendamping PKH di Purbalingga yang terbanyak melakukan Graduasi Sejahtera Mandiri kepada KPM. 

Pendamping penerima penghargaan itu adalah Jarot Sasongko dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 80 KPM.

Lalu ada Ratih Dewi P dengan KPM Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 74 KPM. 

Juliari P Batubara berpesan agar pendamping PKH terus memperhatikan data penerima agar tepat sasaran.

“Kami pesan tolong dijalankan, agar dilihat lagi data-datanya."

"Kami dapat banyak masukan kalau yang dapat PKH keluarganya yang itu-itu terus,” katanya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (20/11/2020).

Ia juga meminta kepada Dirjen Linjamsos agar tahun depan tidak ada lagi KPM yang menerima bantuan PKH berturut-turut selama 8 - 9 tahun.

Jangan sampai program PKH terkesan seperti passive income.

“Nanti lama-lama bukan program bantuan lagi, tapi passive income sudah sama seperti orang gajian."

"Padahal mungkin ada keluarga-keluarga lain yang layak dapat bantuan,” katanya.

Menteri Juliari juga menginformasikan, pada 2021, penderita penyakit tuberculosis (TBC) akan masuk sebagai komponen penerima PKH.

Ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo, mengingat jumlah penderita TBC di Indonesia sangat tinggi. 

“Kami alokasikan Rp 3 juta per tahun kepada mereka,” katanya.

Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana berharap program ini bisa menekan kasus stunting dan angka kemiskinan di Purbalingga.

 “Mudah-mudahan dengan program PKH ini bisa sedikit mengurangi kasus stunting di Purbalingga."

"Karena data kemiskinan masih 15,03 persen di Purbalingga."

"Mudah-mudahan dengan PKH ini bisa kurangi beban masyarakat yang sedang hamil dan sebagainya,” katanya. (Khoirul Muzakki)

Baca juga: Tambah 36 Ruang Isolasi, RSUD Kardinah Tegal Pindahkan Pasien Suspek Covid-19 dari Tenda Darurat

Baca juga: Korban PHK Rintis Usaha Potong Rambut di Kota Tegal, Sehari Bisa Dapat 10 Pelanggan

Baca juga: 11 Ruko dan Rumah di Temanggung Terbakar, Butuh 14 Armada untuk Jinakkan Api

Baca juga: Tiga Tenaga Pendidik Meninggal Karena Covid-19, Bupati Temanggung: Tes Swab Makin Digencarkan lagi