Berita Jateng

Ada 1,6 Juta Kendaraan Menunggak Pajak, Bapenda Harap Pemilik Manfaatkan Program Dispensasi Denda

Bapenda Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merilis sedikitnya 1,6 kendaraan bermotor terlambat membayar pajak.

Editor: rika irawati
TRIBUN BANYUMAS/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Ilustrasi. Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto (kedua dari kanan) memimpin kunjungan kerja di Samsat Kabupaten Semarang untuk melihat kinerja pendapatan daerah di masa pandemi Covid-19, Selasa (16/6/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merilis sedikitnya 1,6 kendaraan bermotor terlambat membayar pajak.

Jumlah ini terhitung sejak 30 September 2020 dengan nominal tunggakan pajak kendaraan mencapai Rp 478 miliar.

Untuk itu, di tengah pandemi Covid-19 ini, Pemprov Jateng mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor mulai 19 Oktober-19 Desember 2020.

Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ini sebagaimana diatur dalam Pergub nomor 44 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.

Baca juga: Segera Manfaatkan, Pemprov Jateng Beri Dispensasi Denda Pajak Kendaraan bagi Perorangan dan Usaha

Baca juga: 1,5 Kendaraan Bermotor di Jateng Nunggak Pajak, Bapenda: Nilainya Mencapai Rp450 MIliar

Baca juga: Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jateng Turun, Listyati Minta Revisi Target Tahun Ini

Kepala Bapenda Provinsi Jateng Tavip Supriyanto mengatakan, kebijakan ini salah satunya untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19.

"Selain itu, juga untuk mengurangi jumlah pemilik kendaraan yang sampai saat ini belum melunasi kewajibannya pembayaran pajak kendaraan," kata Tavip kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Tavip menambahkan, dispensasi denda pajak kendaraan ini tidak hanya berlaku bagi pemilik kendaraan secara perorangan. Tetapi, perusahaan transportasi baik swasta maupun pemerintah juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keringanan pajak kendaraan yang terlambat.

"Baik untuk angkutan orang atau pun barang yang mengalami keterlambatan, terhitung sampai 30 September 2020 dan minimal 5 unit kendaraan yang terlambat bisa mendapatkan dispensasi," tuturnya.

Untuk persyaratan bagi perusahaan transportasi, kata Tavip, adalah dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Bapenda Provinsi Jateng dan Kepala UPPD.

"Surat permohonan juga dilampiri fotokopi STNK dan notice terakhir kendaraan," ucapnya.

Tavip juga mendorong masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor yang masih nunggak pajak, memanfaatkan kesempatan kedua di tahun 2020 ini.

Baca juga: Libur Panjang Akhir Bulan di Depan Mata, Gubernur Ganjar Pranowo Sarankan Warga Tak Mudik

Baca juga: Dievaluasi Setiap Dua Pekan, Guru dan Siswa Peserta Kelas Tatap Muka di Banyumas Bakal Diswab

Baca juga: Rencana Pemekaran Banyumas, Pemkab Mulai Sosialisasikan dan Minta Masukan dari Camat serta Kades

Baca juga: BREAKING NEWS: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Tewas dalam Kecelakaan di Tol Solo-Ngawi

"Kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat memanfaatkan kesempatan ini, sampai dengan 19 Desember bagi yang memiliki tunggakan pajak hanya dikenakan pokok pajak saja karena dendanya dihapuskan," kata Tavip. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "1,6 Juta Kendaraan Bermotor di Jateng Belum Bayar Pajak".

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved