Pilkada Serentak 2020

Bawaslu Purbalingga Surati KPU: Hasil Pengawasan Ada 335 APK Langgar Aturan

Dari hasil pengawasan mulai 26 September hingga 10 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menemukan 355 APK yang melanggar.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Pengendara motor sedang melintasi jalan depan Kantor KPU Kabupaten Purbalingga, Senin (15/6/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA -  Bawaslu Kabupaten Purbalingga'> Bawaslu Kabupaten Purbalingga telah melakukan pengawasan bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kabupaten Purbalingga terkait alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di beberapa wilayah.

Dari hasil pengawasan mulai 26 September hingga 10 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Purbalingga'> Bawaslu Kabupaten Purbalingga menemukan 355 APK yang melanggar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Imam Nurhakim menyampaikan, atas temuan itu pihaknya telah memprosesnya sebagai bentuk pelanggaran administrasi.

Baca juga: BPBD Purbalingga: Desa Terdampak Kekeringan Tahun Ini Merosot Drastis, Cuma di Lima Kecamatan

Baca juga: Wayang Suket Purbalingga Jadi WBTB Tingkat Nasional, Ini Tugas Badriyanto Sebagai Pewaris

Baca juga: Masih Ditemukan Daftar Pemilih Potensi Bermasalah di Purbalingga, Bawaslu: Jumlahnya Capai 2.959

Baca juga: Keberhasilan Susianti, Pengusaha Mikro Purbalingga Beralih Usaha Baru di Tengah Pandemi

"Kami telah dilayangkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Purbalingga untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (12/10/2020).

355 APK itu terbukti melanggar peraturan.

Ada yang diikat di tiang listrik, diikat, dan dipaku di pohon.

Lalu dipasang di jembatan, terpasang di fasilitas pemerintah, terpasang pada lembaga pendidikan dan sarana publik.

Pihaknya berharap agar KPU Kabupaten Purbalingga segera menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Yakni dengan memberi peringatan secara tertulis ke paslon atau tim kampanye untuk menertibkan dalam waktu 1x24 jam.

"Jika tidak segera ditertibkan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban," tegas Imam.

Ketentuan tentang pemasangan alat peraga kampanye ini diatur dalam Pasal 70 Ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

Itu sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dimana menyatakan, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang mencetak serta memasang APK.

Itu selain dalam ukuran, jumlah, dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved