Breaking News:

Polemik UU Cipta Kerja

Partainya Dukung Pengesahan RUU Cipta Kerja, Ketua DPD PAN Jawa Barat Mundur

Ketua DPD Jawa Barat PAN Uum Syarif Usman mengundurkan diri dari jabatannya lantaran PAN mendukung pengesahan UU Cipta Kerja.

Editor: rika irawati
KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Uum Syarif Usman mengundurkan diri dari jabatannya karena DPP PAN menyatakan mendukung Omnibus Law. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANDUNG - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jawa Barat Partai Amanat Nasional (PAN) Uum Syarif Usman mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak hanya mundur dari jabatannya, Uum juga mundur dari keanggotaan PAN.

Padahal, Uum merupakan salah satu tokoh pendiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat. Alasan utama Uum mundur lantaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menyatakan mendukung RUU Cipta Kerja.

"Iya, benar, terhitung sejak hari ini (kemarin), saya mundur dari PAN karena tidak sejalan dengan keputusan DPP PAN yang mendukung UU Cipta Kerja," kata Uum saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (7/9/2020).

Demo Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Kota Semarang Rusuh, Massa Rusak Pintu Gerbang DPRD Jateng

Polisi Amankan Sekitar 100 Pendemo Anarki di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Ada Siswa SMA/SMK

Klaster Pendidikan Masuk UU Cipta Kerja, LP Maarif NU: Kami Merasa Dipermainkan

Pengamat Dorong Penolak UU Cipta Kerja Segera Ajukan Judicial Review ke MK

Lebih lanjut Uum menjelaskan, DPP PAN telah menerima banyak masukan dari kader-kader internal PAN serta pihak Muhammadiyah yang menolak RUU Cipta kerja karena dinilai bermasalah.

"Secara historis, PAN berdiri berdasarkan adressing dari Muhammadiyah. Saya merasa harus mengambil sikap politik pribadi sebagai respons terhasap sikap DPP PAN yang mendukung Omnibus Law. Secara moralitas politik, kami merasa dibenturkan dengan massa basis kita," ungkapnya.

Uum menambahkan, Fraksi PAN di DPR RI seharusnya berani secara tegas menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai kontroversial.

Selain substansi materinya sudah banyak yang menolak karena bermasalah, lanjut dia, UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan platorm PAN yang menghendaki pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial lewat kemakmuran yang berkeadilan, dengan berlandaskan moralitas serta menjunjungtinggi harkat dan martabat manusia, terutama buruh, pekerja dan kaum miskin.

Sementara rumusan pasal-pasal UU Cipta Kerja dinilainya terdapat banyak poin yang tidak sesuai dengan platform PAN.

"Jadi yang benar seharusnya Fraksi PAN menolak dengan tegas, bukan mendukungnya" ucapnya.

Tidak hanya Uum, sejumlah tokoh PAN di Jawa Barat juga melakuka hal serupa seperti Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat Asep Hendra Maulana. DPP PAN menanggapi sikap tersebut sebagai hal yang wajar.

"Kita hormati sikap politik dari kader kita," kata Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.

Rusia Klaim Sukses Uji Coba Rudal Jelajah Anti-Kapal Hipersonik

Tiba di Kroasia, Elkan Baggott Mulai Gabung Skuat Timnas U-19 di Pemusatan Latihan

Bingung Bikin Sarapan Hari Ini? Coba Mi Goreng Ala Hong Kong yang Mudah Dibuat. Berikut Resepnya

Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, 8 Oktober 2020 Rp 2.077.000 Per 2 Gram

Eddy menjelaskan, untuk saat ini PAN tidak terlalu memikirkan perbedaan pendapat di internal partai.

Menurut dia, PAN saat ini tengah fokus menghadapi sejumlah pilkada.

"Alhamdulillah, kader kami yang lain di Jawa Barat sekarang sedang sibuk memperjuangkan saudara kita yang terkena dampak Covid-19, juga sibuk memperjuangkan saudara yang akan maju di Pilkada Jawa Barat," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partainya Dukung Omnibus Law, Ketua PAN Kota Bandung Mundur". 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved