Breaking News:

Berita Kudus

Sekda Hingga Plt Bupati Kudus Hadir Jadi Saksi Kasus Pungli PDAM di Pengadilan Tipikor Semarang

Mereka yaitu Plt Bupati Kudus Hartopo, Sekda Samani Intakoris, Kabag Perekonomian Dwi Agung Hartono, serta Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kudus.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/M ZAINAL ARIFIN
Suasana ruang sidang kasus dugaan Pungli Kepegawaian PDAM Kudus di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (29/9/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kudus diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli kepegawaian PDAM Kudus, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (29/9/2020).

Mereka yaitu Plt Bupati Kudus Hartopo, Sekda Samani Intakoris, Kabag Perekonomian Dwi Agung Hartono, serta jajaran Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kudus.

Seluruh saksi sudah hadir di Pengadilan Tipikor Semarang sejak pagi. Namun, hingga pukul 11.15 WIB, sidang kedua kasus tersebut tak kunjung dimulai, menunggu majelis hakim yang diketuai hakim Arkanu.

Direktur PDAM Kudus Hilang Tanpa Kabar Sejak Kamis, Kejari Bongkar Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Uang Sogokan Senilai Rp 65 Juta untuk Penerimaan Pegawai PDAM Kudus Disimpan di Jok Motor

Kejati Jateng Tahan Sukma Oni, Diduga Perantara di Kasus Suap PDAM Kudus

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Jawa Tengah, Sri Heryono mengatakan, para saksi yang dihadirkan di awal sidang pemeriksaan merupakan saksi yang tidak terkait secara langsung dengan pokok perkara.

"Ini saksinya yang ringan-ringan dulu. Yang bikin berat itu kan karena jabatan mereka. Tapi, kesaksiannya tak terkait langsung dengan pokok perkara," katanya.

Ketiga terdakwa dalam kasus ini yaitu mantan Dirut PDAM Kudus Ayatullah Humaini, Direktur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Jati Mandiri Sukma Oni Irwadani, dan pegawai PDAM Kudus Toni Yulantoro.

Dalam dakwaan, Jaksa Sri Heryono mengatakan, terdakwa Ayatullah Humaini selaku Dirut PDAM Kudus telah melakukan pungutan kepada pegawai kontrak dengan total keseluruhan Rp 720 juta. Jumlah tersebut diperoleh dari 20 orang yang akan diangkat pegawai tetap atau penuh.

"Terdakwa mengangkat pegawai tanpa melalui prosedur atau bertentangan aturan. Yang mana, pegawai yang diangkat adalah pegawai yang telah menyerahkan uang," kata jaksa Sri Heryono dalam sidang perdana pekan lalu.

Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Hanya Dikenai Wajib Lapor

Raja Malaysia Dirawat di Rumah Sakit Gara-gara Keracunan Makanan

Menang Tipis 1-0 atas Dinamo Zagreb, Timnas U-19 Indonesia Raih Kemenangan Kedua di Kroasia

8 Barang Bukti Kasus Konser Dangdung Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Dari Surat Izin Hingga Buku Tamu

Dalam prosesnya, setiap pegawai kontrak diharuskan menyetor uang Rp 75 juta agar bisa diangkat sebagai pegawai tetap. Jika tidak maka status pegawai menjadi tidak pasti.

Dari jumlah tersebut, para pegawai diharuskan menyetor uang muka (down payment) terlebih dahulu, sebesar Rp 10 juta. Uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Sukma Oni Iswardani, selaku Direktur KSP Mitra Jati Mandiri.

"Upaya terdakwa memaksa para pegawai kontrak menyerahkan uang telah melanggar aturan," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved