Teror Virus Corona

Kritik Penanganan Covid-19 Klaster Ponpes, FPKB DPRD Jateng Minta Pemkab Banyumas Tak Bikin Gaduh

Menurutnya, akan lebih baik jika swab dilakukan kepada santri di ponpes yang telah ditemukan kasus. Tidak memukul rata lewat swab di ponpes lain.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng, Sarif Abdillah. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana melakukan tes usap atau swab massal terhadap sejumlah santri di semua pondok pesantren (ponpes) di kabupaten ini.

Tindakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 seperti yang terjadia di dua ponpes di Banyumas.

Seperti diketahui, di Jateng muncul klaster penyebaran corona yang berasal dari pondok pesantren di Banyumas dan Kebumen.

Langkah pemerintah kabupaten ini mendapat kritikan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).

"Langkah Pemkab Banyumas menggelar swab massal di seluruh ponpes bisa memunculkan kegaduhan. Kegaduhan ini jelas sangat mengganggu kegiatan pembelajaran di ponpes," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng, Sarif Abdillah, dalam keterangannya, Minggu (27/9/2020).

Masuk Zona Oranye Covid-19, Dinkes Kota Semarang Tetap Giatkan Swab Massal ke 3 Kelompok Rentan

Pemkab Kudus Terapkan Lagi WFH setelah 1 ASN Meninggal Akibat Covid-19

Video Call dengan Jokowi, Dokter yang Sempat Terpapar Covid-19 Ini Curhat Lonjakan Pasien

WHO Peringatkan 10 Negara Penyumbang 70 Persen Kasus Kematian Akibat Covid-19

Politikus asal daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini meminta agar pemerintah tidak mengambil langkah gegabah dalam penanganan Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

Menurutnya, akan lebih baik jika swab dilakukan kepada santri di ponpes yang telah ditemukan kasus. Tidak memukul rata lewat swab di ponpes lain.

"Kalau tiba- tiba semua ponpes didatangi, diambil sampel swab maka kegiatan pendidikan semua ponpes bisa kacau. Apalagi, jumlahnya ratusan," ucap anggota Komisi B DPRD Jateng ini.

Di daerah yang terletak di sisi barat Jateng ini terdapat sekitar 190 ponpes yang tersebar.

Sarif mengatakan, swab massal di semua ponpes, bisa saja memunculkan kekhawatiran wali murid atau orangtua santri.

Padahal, santri yang ada tidak hanya dari Banyumas tapi juga daerah lain di Jawa Tengah, maupun provinsi lain.

Dikatakannya, pemerintah provinsi telah memiliki program Jogo Santri. Sarif menuturkan, jangan sampai, program ini dimaknai sebagai tindakan swab massal.

Rebutan Tagline Nyawiji, Dua Pasangan Calon Kepala Daerah Wonogiri Batal Deklarasi Kampanye Damai

Buruh Ancam Mogok Kerja Jika DPR Lanjutkan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Honda Kenalkan CR-V PHEV, Mobil Irit BBM: 1 Liter Untuk 90 Km

Buruan, Kuota Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Hanya 116.261 Orang

"Pemerintah seharusnya menguatkan tim Jogo Santri. Tim tersebut yang akan bertugas mengontrol semua penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di pesantren. Mulai dari memastikan kebersihan setiap kamar santri, ruang belajar, dan mengawal penerapan penggunaan masker," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan pengecekan suhu dan kesehatan santri secara berkala juga harus dilakukan.

Kemudian, memberikan penanganan kesehatan pertama kepada santri yang mengeluh sakit sesuai standar protokol kesehatan.

"Tapi, semuanya tentu memerlukan pendampingan dari pemerintah," tandasnya.

Karena itu, bagi ponpes yang belum ditemukan kasus, cukup diberikan penguatan sosialisasi pencegahan. Sekaligus, penguatan imunitas para santri, semisal pemberian suplemen tambahan.

Ponpes yang belum ditemukan kasus, katanya, harus tetap melanjutkan aktivitas pendidikannya. Jangan sampai ditutup total.

"Transfer ilmu jangan sampai berhenti. Memang harus dikuatkan sosialisasi pencegahan, dan penerapan protokol kesehatan," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait :#Teror Virus Corona
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved