Breaking News:

Berita Tegal

9 Pejabat Eks Nonjob Pemkot Tegal Wajib Kembalikan Uang Selisih TPP, Paling Lambat 3 September

"Apabila tidak ada pengembalian hingga 3 September, maka kasusnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Ali Mukhtar, Kasi Intel Kejari Tegal.

Editor: deni setiawan
KOMPAS.com/Tresno Setiadi
Kasi Intel Kejari Kota Tegal, Ali Mukhtar. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, TEGAL - Sembilan pejabat eks non-job Eselon II dan III di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tegal, terancam dipenjara.

Mereka diminta mengembalikan uang selisih Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp 879.176.306 yang diterimanya meski saat itu menjabat staf biasa.

Kasi Intel Kejari Kota Tegal, Ali Mukhtar mengatakan, ada potensi kerugian negara dari selisih TPP yang seharusnya bukan menjadi haknya sembilan pejabat eks non-job.

Ini Penyebab Listrik Sering Padam di Kota Tegal, PLN: 3 Bulan Sudah 16 Kali Gangguan

Jumadi Kesal Temukan Pelayan Rumah Makan Tidak Pakai Masker, Satpol PP Kota Tegal Lakukan Ini

Tiga Daerah Ini Diproyeksikan Bisa Mengawali Pembelajaran Tatap Muka di Jateng

Saya Peringatkan Tidak Peduli Siapapun, Sikap Gubernur Ganjar Bila Ada Pejabat Tak Gunakan Masker

"Apabila tidak ada pengembalian hingga 3 September, maka kasusnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Ali Mukhtar seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (25/8/2020).

Ali mengatakan, sebelumnya, kasus itu muncul dari laporan masyarakat.

Pihak kejaksaan kemudian melakukan penyelidikan dengan memanggil kesembilan pejabat eks non-job.

"Saat dipanggil mereka mengakui menerima."

"Akhirnya ada surat pernyataan untuk mengembalikan paling lambat 3 September 2020."

"Namun sampai hari ini belum ada itikad baik untuk mengembalikan," kata Ali.

Saat 2015, jelas Ali, sembilan pejabat eselon II dan III itu dibebastugaskan menjadi staf biasa oleh wali kota dari sebelumnya menduduki jabatan penting.

Sejak berganti kepala daerah, pada 2017 sebagian mereka kembali menduduki jabatan tinggi di sejumlah satuan kerja.

"Namun mereka tetap menerima TPP untuk kurun tahun 2015-2017."

"Padahal waktu itu mereka bekerja sebagai staf biasa karena dibebastugaskan oleh wali kota pada saat itu," kata Ali.

Ali mengatakan, kesembilan pejabat tersebut saat ini merupakan 6 PNS aktif, dan tiga lainnya saat ini sudah pensiun.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved