Breaking News:

Berita Purbalingga

Tak Tahu Kegiatan Menaker Ida Fauziyah di Wilayahnya, Pemkab Purbalingga Merasa Ditinggal

Pemerintah Kabupaten Purbalingga merasa ditinggal dalam kegiatan resmi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziayah, Rabu (19/8/2020).

TRIBUNBANYUMAS/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Menaker Ida Fauziyah (dua dari kiri), meninjau pelaksanaan tes rapid kepada sejumlah buruh Purbalingga di Hotel Braling, Rabu (19/8/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga merasa ditinggal dalam kegiatan resmi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziayah, Rabu (19/8/2020).

Pasalnya, acara yang berisi kegiatan tes rapid dan memberi bantuan bagi sejumlah pekerja di Purbalingga itu tak diketahui pemkab.

Kegiatan tersebut justru dihadiri bakal calon bupati Purbalingga Muhammad Sulhan Fauzi alias Oji.

Padahal, kegiatan tersebut tercatat sebagai acara resmi Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan surat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja M Iswandi Hari kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor B5/36/A.5.02.01/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2020, perihal pemberitahuan kegiatan Menaker dalam acara Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

Seorang Pejabat Pemkab Kendal Meninggal saat Dirawat di RS karena Terpapar Covid-19

Satu Keluarga di Baki Ditemukan Tewas Mengenaskan di Rumah, Pelaku Teman Dekat dan Tetangga Korban

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar, Mahfud MD: Tahanan dan Berkas Perkara Aman

Lalu, surat Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ghazmahadi Nomor B.5/2429/AS.03.02/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 kepada Kepala Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, yang meminta untuk disediakan peserta kegiatan dan petugas pemeriksa kesehatan pada kegiatan Gerakan Pekerja Sehat di Purbalingga.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga Edhy Suryono mengaku tidak tahu menahu mengenai kegiatan menteri Tenaga Kerja di Hotel Braling tersebut. Tidak ada surat resmi dari Kemenaker terkait kegiatan tersebut.

"Penyelenggaranya Kemenaker pusat. Kami tidak mendapat undangan. Saat saya menelpon protokol menteri, informasinya, itu kegiatan internal Kementerian. Jadi, kami dan bupati tidak diundang," tuturnya, Sabtu (22/8/2020).

Sementara, pihaknya hanya diundang oleh Satuan Kerja Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas untuk membahas teknis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di PT Boyang Industrial, pada 18 Agustus 2020, tanpa adanya pemberitahuan kegiatan Menaker.

"Yang mendapatkan surat dari Kementerian hanya Dinas Tenaga Kerja provinsi," tutur dia.

Dalam Dua Pekan, Kasus Covid-19 di Wonosobo Bertambah 46 Kasus. Ini yang Dilakukan Pemkab

Pakai Media Wayang, Anggota Kwarcab Purbalingga Ajak Warga Selalu Pakai Masker saat Keluar Rumah

Rudi, Pemain Jaran Kepang di Banjarnegara Tewas Tenggelam saat Ikuti Ritual Kungkum di Sungai Serayu

Terkait pemberian bantuan untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas maupun program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Edhy mengaku juga tidak tahu-menahu. Pihaknya juga tidak diajak berkoordinasi dari pihak kementerian.

"Di dalam juklak (petunjuk pelaksanaan) maupun juknis (petunjuk teknis), terdapat kewajiban kami untuk memonitor pada saat pelaksanaanya. Kalau tidak diberitahu, bagaimana kami memonitor?" jelasnya.

Bahkan, pihaknya tidak mendapat jawaban saat menghubungi langsung Kementerian Tenaga Kerja untuk menanyakan, siapa saja yang memperoleh program BLK Komunitas.

"Saya tidak tahu siapa saja yang mendapat bantuan itu," tutur dia. (*)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved