Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Bupati Kebumen Launching Program Getok Tular, Pemdes Diharapkan Bisa Makin Terbuka kepada Warga

Keterbukaan informasi publik itu berkat adanya Program Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Getok Tular) yang diresmikan Bupati Kebumen.

PEMKAB KEBUMEN
Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz meresmikan dan sosialisasi Program Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Getok Tular), Kamis (13/8/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Keterbukaan informasi publik semakin dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kebumen, khususnya di wilayah pedesaan.

Keterbukaan informasi publik itu berkat adanya Program Gerakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Getok Tular) yang diresmikan Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz, Kamis (13/8/2020).

Bupati Yazid mengatakan, era saat ini menuntut pemerintah untuk semakin transparan dan terbuka.

Hal ini ditambah kondisi masyarakat sangat ingin mengetahui informasi apa saja di desanya.

Bawaslu Kembali Temukan Data Pemilih Bermasalah di Purbalingga, Ini Penjabarannya

Mengintip Warga Pesahangan Cilacap Bikin Tikar Daun Pandan, Berburu Bahan Baku Sampai Cianjur

Bawaslu Beberkan Sanksi Hingga Denda, Jika Terbukti Ada Mahar Politik di Pilkada Kabupaten Semarang

Ternyata Karena Alasan Ini, Kantor Disparpora Batang Tutup Sejak Senin 10 Agustus 2020

"Tidak boleh lagi ada yang ditutup-tutupi, masalah data agar kades harus dibuka kepada masyarakat," tuturnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, program tersebut sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Penggalakan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan terlebih memberikan informasi terkait pengelolaan anggaran yang berasal dari Dana Desa (DD).

Terlebih desa termasuk Badan Publik yang legal dan bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Namun tantangannya adalah masih ada pemerintah desa yang belum terbiasa memposisikan diri sebagai Badan Publik, bahkan banyak orang takut dengan keterbukaan," ujarnya.

Dia menuturkan, keterbukaan informasi akan meminimalisir masalah-masalah yang terkait dengan sengketa informasi.

Adanya transparansi dan akuntabilitas desa, dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu juga dapat melakukan akselerasi pemberantasan KKN, serta optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

"Kami ingin mengingatkan bahwa kita selaku aparat pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa."

"Bahwa sejatinya bertugas untuk selalu memberikan pelayanan publik yang terbaik," tukasnya. (Rahdyan Trijoko Pamungkas)

Pasang Baru Air PDAM Salatiga Bisa Diangsur 10 Kali Tanpa Bunga, Begini Caranya

Belasan Ruang ICU RSUD Wongsonegoro Semarang Disulap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tiap Sekolah Wajib Bentuk Tim Gugus Tugas Covid-19, Jelang Belajar Tatap Muka di Salatiga

Kopi Kapulaga Hadir di Banjarnegara, Cita Rasa Rempahnya Bikin Tubuh Lebih Bugar

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved