Pilkada Serentak 2020

Bawaslu Beberkan Sanksi Hingga Denda, Jika Terbukti Ada Mahar Politik di Pilkada Kabupaten Semarang

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis menjelaskan, mahar politik termasuk pelanggaran telah diatur sangat jelas di Undang-undang (UU) Pilkada

Penulis: akbar hari mukti | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Muhammad Talkhis. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Bawaslu Kabupaten Semarang menelusuri dugaan penerimaan mahar salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang ke pengurus suatu partai politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M Talkhis menjelaskan, mahar politik termasuk pelanggaran telah diatur sangat jelas di Undang-undang (UU) Pilkada.

"Di antaranya UU Pilkada Pasal 47, Pasal 187B, serta Pasal 187C."

"Sanksi pidananya bagi anggota parpol yang penerima mahar politik adalah pidana penjara sampai 6 tahun," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (13/8/2020).

Belasan Ruang ICU RSUD Wongsonegoro Semarang Disulap Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tertinggi di Indonesia, Jumlah ASN Pensiun Tak Sebanding Perekrutan di Kota Semarang

Dugaan Mahar Politik Pilkada Kabupaten Semarang'> Pilkada Kabupaten Semarang, DPP Partai Nasdem Diminta Usut Tuntas Oknum

Bawaslu Kabupaten Semarang Ikut Telusuri Dugaan Mahar Politik Partai Nasdem

Selain pidana penjara, sanksi lain bagi anggota parpol itu, menurut Talkhis ialah denda mencapai Rp 1 miliar.

Adapun bagi calon yang terbukti melakukan pemberian mahar politik dapat diancam pidana penjara sampai 5 tahun penjara.

Lalu denda hingga Rp1 miliar, ditambah sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai calon, paslon terpilih, hingga sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

"Untuk parpol penerima mahar politik, ancaman sanksinya tak boleh melakukan pencalonan lagi di periode berikutnya di daerah itu."

"Juga denda 10 kali lipat nilai mahar yang diterima," katanya.

Pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran dugaan penerimaan mahar politik itu.

"Pihak-pihak yang diduga terlibat segera dimintai keterangannya," paparnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto menambahkan, pihaknya hingga saat ini masih mengupayakan mencari bukti awal dan para saksi.

"Sehingga dari penelusuran itu hasilnya menjadi dasar apakah memang benar ada pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini mahar politik," kata dia.

Menurut Agus, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu terkait hal ini.

Diinformasikan sebelumnya DPD Nasdem Kabupaten Semarang meminta Bawaslu Kabupaten Semarang proaktif terkait dugaan mahar politik.

Dimana itu diduga dilakukan oleh oknum di Partai Nasdem jelang Pilkada Kabupaten Semarang'> Pilkada Kabupaten Semarang. (Akbar Hari Mukti)

Terkendala Syarat Sistem Tiket Non Tunai, Alasan Belasan Objek Wisata Belum Buka di Banyumas

Belanja Kebutuhan Apapun Kini Cukup Pakai Aplikasi Dotukura, Tahap Awal Ada di Pasar Batang

Tiap Sekolah Wajib Bentuk Tim Gugus Tugas Covid-19, Jelang Belajar Tatap Muka di Salatiga

Kopi Kapulaga Hadir di Banjarnegara, Cita Rasa Rempahnya Bikin Tubuh Lebih Bugar

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved