Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Ditemukan 1.430 Data Pemilih Potensi Bermasalah di Purbalingga, Bawaslu: Itu Selama Proses Coklit

Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Serentak 2020, yang dimulai sejak 15 Juli 2020, dilakukan oleh PPDP.

Tribunbanyumas.com/Rahdyan Trijoko Pamungkas
ILUSTRASI - Petugas PPDP melaksanakan proses coklti terhadap Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, di Pendapa Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga, belum lama ini. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Ribuan data pemilih potensi bermasalah ditemukan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam pengawasan coklit yang berlangsung selama dua pekan.

Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Serentak 2020, yang dimulai sejak 15 Juli 2020, dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad menuturkan, pengawasan dan pencermatan telah dilakukan mulai tingkat desa hingga kabupaten.

Rumah Guru Wiyata Terbakar di Purbalingga, Lupa Matikan Kompor, Sedang Mengajar Sistem Daring

Pejabat Pemkab Purbalingga Jalani Tes Swab, Suroto: Saya Tidak Takut Jika Hasilnya Positif

Di Purbalingga, Polisi Mulai Atur Jarak Kendaraan di Traffic Light, Mirip Starting Grid MotoGP

Mengenang Masa Kejayaan Pabrik Tembakau di Purbalingga, Upah Karyawan GMIT Lebihi Gaji PNS

Yakni terhadap daftar pemilih pada tahapan coklit, pihaknya masih menemukan sejumlah data pemilih yang berpotensi bermasalah.

Setidaknya telah ditemukan sekira 1.430 data pemilih potensi bermasalah.

"1.430 data pemilih potensi bermasalah masuk kategori pemilih memenuhi syarat (MS) tidak masuk ke dalam daftar pemilih berjumlah 227 data pemilih."

"Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak 1.203 data pemilih," paparnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (28/7/2020).

Menurut dia, penyebab masih banyaknya temuan-temuan itu satu di antara faktornya adalah kurangnya pemahaman dan kurang cermatnya PPDP.

Baik terkait pelaksanaan mekanisme, tata cara, maupun prosedur pada tahapan coklit itu.

“KPU wajib menegaskan aturan-aturan yang sudah ditetapkan."

Halaman
1234
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved