Breaking News:

Berita Nasional

KASN Terima 404 Laporan, Ketua MPR Bambang Soesatyo Ingatkan Netralitas PNS dalam Gelaran Pilkada

KASN Terima 404 Laporan, Ketua MPR Bambang Soesatyo Ingatkan Netralitas PNS dalam Gelaran Pilkada

Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo memberi paparan saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews.com di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019). Bambang mengingatkan netralitas ASN jelang gelaran Pilkada Serentak 2020. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo, mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga komitmennya untuk netral pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah menerima 404 aduan terkait ASN hingga 8 Juli 2020.

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Posisi aparatur sipil negara (ASN) di dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah cukup jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN.

Karena itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga komitmennya untuk netral pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Diakui, posisi ASN dalam tiap gelaran kontestasi pesta demokrasi, terutama di daerah, sangat rawan dipolitisasi.

"ASN yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintahan daerah termasuk paling rentan dipolitisasi, sehingga berpotensi terjadi ketidaknetralan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020).

Lagi, 28 ASN Purbalingga Diberi Sanksi, Total 51 PNS Terbukti Langgar Netralitas berkait Pilkada

23 ASN Purbalingga Melawan! Laporkan Balik Bawaslu ke DKPP, Kuasa Hukum: Tidak Profesional

Bupati Banyumas Larang Sekolah Tarik Pungutan, Orangtua Siswa: Repot, Sudah Terlanjur Bayar

Ombudsman Jateng Ungkap Rapid Test Jadi Lahan Bisnis untuk Keuntungan Segelintir Oknum

Ia pun merujuk data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah menerima 404 aduan terkait ASN hingga 8 Juli 2020.

Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan pencegahan terjadinya politisasi ASN demi kepentingan pilkada.

Sebab, ketidaknetralan ASN bisa terjadi akibat adanya sumber daya yang besar serta fasilitas dan anggaran.

"Mendorong Pemerintah Daerah dan dinas-dinas di daerah untuk memiliki merit sistem yang matang, guna mencegah terjadinya pelanggaran netralitas di kalangan ASN," ujarnya.

Lebih jauh, politikus Partai Golkar itu juga mendorng pemerintah agar KASN diberikan wewenang yang lebih kuat untuk menindak ASN yang tidak netral.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved