Berita Purbalingga

Lagi, 28 ASN Purbalingga Diberi Sanksi, Total 51 PNS Terbukti Langgar Netralitas berkait Pilkada

Lagi, 28 ASN Purbalingga Diberi Sanksi, Total 51 PNS Terbukti Langgar Netralitas dukung paslon tertentu berkait Pilkada atau Pilbup 2020

ISTIMEWA
Tangkapan layar video pernyataan ASN Disdikbud Kabupaten Purbalingga yang memberikan dukungan secara terang-terang kepada bakal calon Bupati Petahana Purbalingga. Dukungan itu tertera dalam video berdurasi 19 detik. Terbaru, KASN merekomendasikan sanksi terhadap 28 PNS, setelah sebelumnya memberi rekomendasi serupa terhadap 23 ASN. Sehingga, total terdapat 51 ASN di Purbalingga yang terbukti melanggar netralitas, dan dijatuhui sanksi moral. 

"Pada rapat majelis kode etik, semua anggota majelis sepakat merekomendasikan Bupati untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan rekomendasi Komisi ASN. Pelanggaran yang dilakukan 28 ASN itu sama dengan 23 PNS sebelumnya, yakni terkait netralitas ASN. Total 52 ASN yang diberi sanksi."

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) merekomendasikan pemberian sanksi terhadap 28 pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, ats pelanggaran netralitas terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Sebelumnya, KASN juga merekomendasikan hal yang sama terhadap 23 ASN di jajaran Pemkab Purbalingga, yang terbukti melanggar netralitas.

Sehingga, saat ini total terdapat 51 ASN di Purbalingga, yang direkomendasikan KASN untuk dijatuhi sanksi lantaran terbukti melanggar asas netralitas.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Purbalingga, Solikhun, mengatakan rekomendasi pemberian sanksi untuk total 51 ASN di Purbalingga telah ditindaklanjuti Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi.

Bupati Tiwi Masih Bungkam, Direkomendasi KASN Beri Sanksi 23 ASN Disdikbud Purbalingga

23 ASN Disdikbud Purbalingga Sudah Dikenai Sanksi, BKPP: Sebatas Pelanggaran Kode Etik

OTT KPK, Bupati Kutai Timur Ismunandar Ditangkap di Sebuah Kamar Hotel di Jakarta

Jokowi Marah, Semprot Menteri dalam Rapat Kabinet: Saya Jengkel, Krisis tapi Dianggap Biasa

Menurutunya, Bupati telah memerintahkan jajaranya melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Purbalingga, sebagai Ketua Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan, terkait pelaksanaan rekomendasikan Komisi ASN.

"Pada rapat majelis kode etik, semua anggota majelis sepakat merekomendasikan kepada Bupati untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan rekomendasi Komisi ASN," ujarnya, saat ditemui TribunBanyumas.com, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, rekomendasi KASN untuk menjatuhkan sanski terhadap 28 PNS di Purbalingga, serupa dengan rekomendasi untuk 23 ASN lain pada kesempatan sebelumnya.

"Pelanggaran yang dilakukan 28 ASN itu sama dengan 23 PNS sebelumnya, yakni terkait netralitas ASN.

"Rekomendasi dari Komisi ASN turun pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian ditindaklanjuti serta penjatuhan sanksi dilakukan pada tanggal 19 Juni 2020.

"Lalu, laporan hal itu dikirim ke Komisi ASN pada 22 Juni, dan mendapat balasan dari Komisi ASN tertanggal 26 Juni," jelasnya.

Menurutnya, hukuman yang telah diberikan kepada 28 ASN adalah sanksi moral.

"Sanksi yang diberikan tidak sampai ke sanksi administrasi karena belum memasuki tahapan Pilkada."

"Sanksi moral yang dikenakan, yaitu diumumkan didepan majelis kode etik, dinyatakan bersalah," tutur dia.

Ia menuturkan, untuk menghindari ketidaknetralan di tubuh ASN, BKPP akan memaksimalkan sosialisasi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved