Berita Purbalingga

Bupati Tiwi Masih Bungkam, Direkomendasi KASN Beri Sanksi 23 ASN Disdikbud Purbalingga

Bupati Tiwi Masih Bungkam, Direkomendasi KASN Beri Sanksi 23 ASN Disdikbud Purbalingga. ASN Purbalingga dinali melanggar netralitas terkait pilkada

ISTIMEWA
Tangkapan layar video pernyataan ASN Disdikbud Kabupaten Purbalingga yang memberikan dukungan secara terang-terang kepada bakal calon Bupati Petahana Purbalingga. Dukungan itu tertera dalam video berdurasi 19 detik. 

"Komisi ASN mengharapkan agar rekomendasi tersebut dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada Komisi ASN dalam waktu paling lambat 14 hari, terhitung sejak diterimanya rekomendasi."

TRIBUNBAYUMAS.COM, PURBALINGGA - Komisi Aparatur Sipil Negara ( ASN'>K ASN) menilai 23 ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Purbalingga telah melanggar asas netralitas, terkait pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Sehingga, ASN'>K ASN memberikan rekomendasi kepada Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, untuk memberikan sanksi terhadap ke-23 ASN yang tidak netral tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setelah lembaga tersebut menerima balasan dari ASN'>K ASN, terkait hasil laporan pemeriksaan terhadap ke-23 ASN Disdikbud Purbalingga.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Bupati yang karib disapa Tiwi tersebut masih bungkam, beum memberikan jawaban.

Tribunbanyumas.com telah berusaha menghubungi Bupati Tiwi melalui sambungan telepon seluler maupun pesan via WhatsApp (WA). 

23 ASN Purbalingga Melawan! Laporkan Balik Bawaslu ke DKPP, Kuasa Hukum: Tidak Profesional

Banyak ASN Purbalingga Diduga Tidak Netral, Kini Giliran Kadisnaker Edhy Suryono Diperiksa Bawaslu

Dilaporkan Kuasa Hukum ASN Purbalingga ke DKPP, Bawaslu: Pemeriksaan Sudah Sesuai Prosedur

Ombudsman Soroti Netralitas ASN Disdikbud Purbalingga, Siti Farida: Mirip Kasus di Sukoharjo

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nur Hakim, menuturkan Komisi ASN menilai ke-23 ASN Disdikbud Purbalingga terbukti melakukan pelanggaran netralitas.

Hal ini berkait dengan beredarnya video yel-yel yang mengarah pada dukungan terhadap bakal balon (balon) Bupati Purbalingga.

Terlebih, video tersebut dibuat  pada saat kegiatan dinas.

"Para ASN dalam video tersebut menggunakan seragam dinas, dan bahwa video tersebut beredar di sosial media Instagram dan WhatsApp serta mendapatkan komentar negatif dari masyarakat," ujarnya saat dihubungi tribunbanyumas.com, Jumat (15/5/2020).

Karena itu, menurut dia, Komisi ASN memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka, bahwa telah terjadi pelanggaran netralitas ASN.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu menjatuhkan sanski administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian melakukan pengawasan dan mengimbau segenap ASN di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved