Berita Pendidikan

6 Hari Sudah Terima 1.283 Aduan Proses PPDB Jateng, Begini Sikap Gubernur Ganjar Pranowo

Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Jateng menerima 1.283 aduan terkait proses pelaksanaan PPDB di Jawa Tengah.

Penulis: budi susanto | Editor: deni setiawan
PEMPROV JATENG
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbicara dengan Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri dalam evaluasi proses PPDB, Selasa (23/6/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Jateng menerima 1.283 aduan terkait proses pelaksanaan PPDB.

Data tersebut dipaparkan Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri pada Selasa (23/6/2020).

Adapun total laporan itu dirangkum dalam data rekapitulasi pelaporan PPDB sejak 17 hingga 22 Juni 2020 atau selama 6 hari.

Gubernur Ganjar Pranowo Ancam Seret ke Ranah Hukum, Oknum Pemalsu Data PPDB Jateng

Banyak Aduan Kecurangan di PPDB Jateng, Disdikbud: Segera Perbaiki Data Jika Palsu, Sebelum Dicoret

Ganjar Cium Modus Palsukan KK di PPDB Online, Banyak Juga Orangtua Titip Anak Masuk Sekolah Favorit

Kisah Sedih Irfangi Meninggal di Dekapan Ayahnya, Sesaat Setelah Tersambar Petir di Banjarnegara

Rekapitulasi yang dilakukan Disdikbud Jateng berasal dari laporan langsung ke kantor maupun melalui telepon.

Jumeri menerangkan, aduan PPDB yang disampaikan langsung ke kantor Disdikbud Jateng mencapai 526.

"Untuk aduan PPDB lewat telpon ke kami mencapai 757," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (23/6/2020).

Ia menjelaskan, aduan terbanyak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Disdikbud Jateng berupa permasalahan data kependudukan, wilayah zonasi, dan NIK.

"Ada 231 aduan secara langsung ke kantor mengenai data kependudukan, wilayah zonasi, dan NIK," paparnya.

Dilanjutkannya, untuk aduan melalui telepon didominasi permasalahan data kependudukan dan NIK.

"Rekapitulasi yang kami lakukan, terkait permasalahan data kependudukan dan NIK yang disampaikan masyarakat lewat telepon ada 189 kasus," paparnya.

Selain permasalahan tersebut, ditambahkannya, proses pindah jalur, kesalahan input data, dan permasalahan pengoprasian aplikasi serta pemilihan jalur juga mewarnai proses PPDB.

"Kami juga menerima aduan mengenai daya tampung, poin prestasi, akreditasi, lupa password, data siswa dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)," imbuhnya.

Ia menambahkan, total aduan melalui telepon ataupun secara langsung ke Kantor Disdikbud mencapai 1.283 kasus.

"Total itu belum ditambah dengan aduan mengenai PPDB yang diterima Gubernur Jawa Tengah."

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
  • Berita Terkait :#Berita Pendidikan
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved