Pajak 1,5 Juta Kendaraan di Jateng Nunggak, Akademisi Unnes: Menaikkan Tarif Bukan Pilihan Tepat

Pada kondisi masa kiris karena wabah Covid-19 kenaikan pajak kendaraan bermotor sangat tidak tepat karena menambah berat beban masyarakat yang sedang dalam tekanan ekonomi, dan bahkan berpotensi menciptakan perlawanan yaitu masyarakat menolak membayar pajak.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah )PAD) Jateng, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dari 9,3 juta kendaraan bermotor di Jateng, 1,5 juta unit di antaranya menunggak pajak, dengan nilai sekitar Rp450 miliar.

Di sisi lain, Pemprov Jateng berencana menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi Unnes, Shanty Oktavilia, kebijakan menaikkan pajak kendaraan bermotor di tengah masa sulit karena pandemi corona ini, bukan pilihan tepat.

Berikut penjelasan dan analisis lengkap akademisi Unnes, Shanty Oktavilia, terkait rencana kenaikan 
tarif pajak kendaraan bermotor di Jateng:

• 1,5 Kendaraan Bermotor di Jateng Nunggak Pajak, Bapenda: Nilainya Mencapai Rp450 MIliar

• Cara Mudah Cek Kepesertaan Bansos Covid-19 Melalui Aplikasi, Simak Petunjuk Berikut Ini

• Gowes Pakai Masker, 2 Orang Warga Semarang Meninggal Dunia, Begini Kata Wali Kota Hendi

• Wakapolres Karanganyar Diserang Pria Bercelurit di Lawu, Pelaku Tewas Ditembak Polisi

Rencana kenaikan pajak kendaraan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada masa sekarang ini, perlu kehati-hatian dan pertimbangan matang.

Kenaikan tarif dengan dalih karena tarif pajak kendaraan bermotor di Jateng lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak Provinsi di sekitarnya, perlu dikaji perhitungannya apalagi pada masa sulit seperti ini.

Bukankah bagi rakyat, pengenaan pajak yang lebih rendah itu lebih baik? Respek masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih positif.

Apabila tarif pajak tidak naik terdapat potensi kenaikan pembelian dan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Jateng.

Sisi keuntungan apabila pemerintah tidak menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor.

Selain fungsi pendapatan, pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan fungsi pengendalian atas kenaikan jumlah kendaraan bermotor.

Hal ini karena jumlah kendaraan bermotor bertambah lebih cepat sedangkan infrastruktur jalan yang tersedia tidak bertambah.

Namun rencana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaikkan tarif pajak bagi kemampuan fiscal daerah tidak dipungkiri akan meningkatkan pendapatan daerah.

Secara tidak langsung pembangunan Jawa Tengah lebih mandiri dan terdapat lebih besar alokasi pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan perhitungan yang matang apabila nantinya tarif baru pajak kendaraan bermotor benar akan ditetapkan.

Perhitungan ini tentunya mempertimbangkan tingkat kebocoran pajak pada periode-periode sebelumnya.

Berapa jumlah pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar dan berapa penerimaan pajak yang seharusnya diterima pemerintah daerah.

Jangan sampai permasalahan kebocoran belum teratasi, namun pendapatan ditutup dengan kenaikan tarif.

Peningkatan pajak merupakan harapan bagi peningkatan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi pengendalian, meskipun penerimaan pajak tidak dapat dikotak-kotakkan peruntukannya untuk belanja apa saja, namun meningkatnya pendapatan pemerintah karena pajak menjadi harapan teratasinya permasalahan semacam kemacetan dan polusi dengan semakin baik.

Hal ini akan juga mengkompensasi permasalahan yang muncul karena jumlah kendaraan yang semakin meningkat.

Permasalaan polusi dan kualitas lingkungan dapat menjadi pertimbangan dalam pengenaan pajak progresif terhadap kendaraan yang bermur tua dan cenderung lebih polutif.

Hal ini perlu kajian dan perhitungan lebih mendalam, melihat pajak progresif bagi pemilik kendaraan tua akan secara lansung memberatkan beban masyarakat dan secara tidak langsung akan menurunkan kesejahteraan, karena pendapatan siap konsumsi (disposable income) dan tabungan menjadi lebih sedikit.

Dari semua alasan baik bagi ruang fiskal daerah, pemerintah daerah perlu bijak dan mempertimbangkan betul keputusan menaikkan pajak kendaraan bermotor.

Pada kondisi perekonomian yang normal, kenaikan Perda tarif pajak biasanya berlaku untuk lima tahun atau periode yang lebih lama.

Artinya jika kondisi perekonomian normal dan pertumbuhan ekonomi bergerak positif, beban kenaikan tarif saat ini menjadi tidak begitu dirasakan oleh masyarakat seiring dengan kenaikan pendapatan mereka di periode yang akan datang.

Namun pada kondisi masa kiris karena wabah Covid-19 kenaikan pajak kendaraan bermotor sangat tidak tepat karena menambah berat beban masyarakat yang sedang dalam tekanan ekonomi, dan bahkan berpotensi menciptakan perlawanan yaitu masyarakat menolak membayar pajak.

Pemerintah daerah akan terlihat kurang memiliki sense of crisis apabila penetapan aturan baru tentang peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor dilaksanakan pada masa sekarang ini.

Bahkan apabila kondisi berangsur membaik pun, kebijakan kenaikan pajak perlu dilakukan secara pertahap dengan penambahan yang tidak besar, mengikuti peningkatan pendatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Semoga pemerintah bijak menetapkan angka kenaikan pajak, di waktu yang tepat. (tim)

• Jadwal Acara TV Hari Ini Senin 22 Juni 2020: TRANS TV, TRANS 7, SCTV, RCTI, NET TV, dan GTV

• Kontroversi Putusan Wasit Antar Kemenangan Real Madrid, Kudeta Barcelona dari Puncak Klasmen

• Mengenal Deksametason Obat Pasar yang Diklaim Efektif Sembuhkan Covid-19, Bagaimana Penggunaannya?

• 193 Kasus Baru dalam 3 Hari, Jelang PKM III Berakhir Kasus Positif Covid-19 di Semarang Melonjak