Berita Purbalingga

Diduga Langgar Kode Etik, ASN Pemkab Purbalingga Laporkan Bawaslu ke DKPP

Bawaslu Kabupaten Purbalingga dilaporkan dan dinyatakan telah melanggar terhadap netralitas ASN dan telah direkomendasikan pula kepada KASN.

ISTIMEWA
DOKUMENTASI - Tangkapan layar video pernyataan ASN Disdikbud Kabupaten Purbalingga yang memberikan dukungan secara terang-terang kepada bakal calon Bupati Petahana Purbalingga. Dukungan itu tertera dalam video berdurasi 19 detik. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Tidak terima direkomendasikan ke Komisi ASN,  sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) melaporkan Bawaslu Kabupaten Purbalingga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP).

Melalui penasehat hukumnya, Endang Yulianti mengadukan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Laporan itu telah disampaikan pada Selasa (2/6/2020) melalui surat tanda terima bernomor 01-02/SE-02/VI/2020.

Warga Tiga RT Kelurahan Bobosan Purwokerto Diduga Terserang Chikungunya

Tak Cuma Hukum Push Up, Tidak Pakai Masker Pengendara Juga Bisa Ditilang Polisi di Banyumas

Pejabat Baru Lapas Cilacap dan Nusakambangan Dilantik, Berikut Daftar Lengkapnya

Pencabulan Anak Bawah Umur di Banyumas, Organ Vital Mereka Diraba-raba Pelaku Saat Mandi di Sungai

DOKUMENTASI - Inspektur Purbalingga Widiyono hadiri deklarasi bakal calon Bupati Purbalingga. Pada deklarasi tersebut Widiyono mengenakan berfoto bersama bakal calon Wakil Bupati dan mengenakan kaos bertuliskan Langka Mundure.
DOKUMENTASI - Inspektur Purbalingga Widiyono hadiri deklarasi bakal calon Bupati Purbalingga. Pada deklarasi tersebut Widiyono mengenakan berfoto bersama bakal calon Wakil Bupati dan mengenakan kaos bertuliskan Langka Mundure. (TANGKAPAN DOKUMENTASI FACEBOOK)

"Bahwa aduan terkait temuan nomor 04/TM/PB/Kb/14.26/V/2020 pada 14 Mei 2020."

"Termasuk hasil kajian atas temuan aquo pada 19 Mei 2020 yang telah pula direkomendasikan kepada KASN," jelas Endang kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (3/6/2020).

Menurut dia, pengadu bukan ASN Pemkab Purbalingga.

Namun oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga dilaporkan dan dinyatakan telah melanggar terhadap netralitas ASN dan telah direkomendasikan pula kepada KASN.

"Pengadu lainnya menyatakan tidak mengikuti kegiatan yang dianggap Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai pelanggaran netralitas ASN."

"Namun turut pula dinyatakan telah melanggar netralitas ASN serta telah direkomendasikan kepada KASN," paparnya. 

Endang mengatakan, Bawaslu juga dianggap telah melanggar Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Dimana itu terkait Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Pelanggaran yang dimaksudkan yaitu pengawasan dilaksanakan pada setiap tahapan, dan atas temuan atau laporan tersebut harus memenuhi syarat materiil serta syarat formil.

"Hal tersebut harus dipenuhi agar dapat ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya," tutur dia.

Selanjutnya, ia mengatakan, Bawaslu juga telah melanggar Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved