Pilkada Serentak 2020
Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak Bulan Desember, Bagaimana Mekanisme Kampanye Saat Pandemi?
Pemerintah telah menyepakati pilkada serentak akan dilakukan pada bulan Desember 2020 mendatang.
lihat foto
"Penambahan TPS dalam rangka physical distancing ini menurut laporan teman-teman (KPU daerah) rasa-rasanya juga agak sulit untuk dilakukan."
"Tetapi kita masih merancang itu karena minim anggaran," kata Arief.
Arief mengatakan, perlu ada kepastian pendukung anggaran agar pilkada bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama sebelumnya.
Pasalnya, anggaran pilkada yang bersumber dari APBD hampir dipastikan tidak bisa mendapat tambahan.
"Hampir semuanya mengatakan rasa-rasanya sulit untuk meminta tambahan anggaran dari pemda."
"Saya tidak tahu ada kalau ada kebijakan khusus dari DPR dan pemerintah untuk poin pertama ini (terkait kurangnya anggaran)," ujar Arief.
Terkait kurangnya anggaran pelaksanaan pilkada dengan protokol Covid-19, Doli berjanji Komisi II DPR akan memfasilitasinya agar KPU bisa membahas bersama dengan pemerintah terkait pengajuan penambahan anggaran pilkada.
"Terkait dengan anggaran kami komisi II DPR tentu akan mendukung apa yang menjadi kekurangan teman-teman penyelenggara untuk memenuhi pelaksanaan pilkada berdasarkan protokol Covid-19 bersama pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan ke KPU agar masa kampanye pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dipangkas menjadi 45 hari dari 71 hari yang diusulkan KPU.
Usulan pemangkasan masa kampanye itu untuk meminimalisir kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada dengan standar protokol Covid-19.
Tito juga mengusulkan, tahapan Pilkada mulai bisa dilakukan Juli mendatang, bukan Juni bulan depan seperti usulan KPU.
"Mungkin masa kampanye awalnya (dipangkas) menjadi 45 hari bisa hemat memotong 26 hari kalau bisa dipotong maka otomatis tahapan lanjutan awal bisa di bulan Juli," kata Tito dalam rapat tersebut.
"Kalau mulai 6 Juni (tahapan pilkada lanjutan), perlu sosialisasi untuk itu."
"Alangkah baiknya kalau tahapan dimulai bulan Juli untuk melakukan persiapan dan ada hal-hal teknis yang harus dikomunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas," lanjut Tito.
• Karena Senjata Mainan, Warga Bentrok Bakar Rumah dan Sepeda Motor
• Intensifkan Razia Masker, Ketahuan Melanggar Akan Dikarantina di Gor Satria Purwokerto
• Eks Komisioner KPU Asal Banjarnegara Jalani Sidang Kasus Korupsi Perdananya Hari Ini
• Seorang Guru Cabuli Muridnya Selama Hampir Empat Tahun di Pondok Pesantren
Menanggapi usulan Tito itu, Arief Budiman mengatakan bahwa paling lambat tanggal 6 atau 15 Juni tahapan pilkada untuk pelaksanaan Desember 2020 bisa dimulai.
