Guru Ngaji Mestinya Diberi Bantuan Sosial, Ini Alasan DPRD Jateng

Menurutnya, anggaran besar yang dikucurkan dalam penanganan corona jangan sampai sia-sia, mubazir, tidak tepat manfaat, dan tidak tepat sasaran.

"Anggaran juga harus akuntabel."

"Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya, tidak terjadi duplikasi anggaran, dan betul- betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat," katanya.

Sejauh ini, kata dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah pemilihan masing-masing.

Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah kebijakan Pemprov Jateng dalam upaya menanggulangi bencana nasional Covid-19 harus dilakukan secara terorganisir dengan baik.

"Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan."

"Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri-sendiri dan di luar kontrol," imbuhnya. (Mamduh Adi)

• Ombudsman Soroti Netralitas ASN Disdikbud Purbalingga, Siti Farida: Mirip Kasus di Sukoharjo

• BLT Dana Desa Paling Lambat Awal Mei Sudah Cair, Bupati Kendal: Coret Jika Dapat Dobel Bantuan

• Bantuan Warga Terdampak Covid-19 Belum Ada yang Cair, Pemkab Purbalingga: Masih Pendataan

• Bupati Banyumas: Silakan WhatsApp Saya Bila Ada Bansos Salah Sasaran, Ini Nomornya