KPK Ajukan Kasasi, Kewenangan Penahanan Eks Ketum PPP Romahurmuziy Diserahkan ke MA

"Dengan demikian terkait penahanan terdakwa, setelah JPU menyatakan kasasi, KPK tentu sepenuhnya menyerahkan kewenangan tersebut kepada MA untuk kebutuhan kelanjutan penahanan."

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)s edang mengajukan kasasi atas vonis ringan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam banding perkara suap yang menjerat Romahurmuziy alias Rommy.

Karena itu, KPK menyerahkan wewenang penahanan eks ketua umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kepada Mahkamah Agung (MA).

Hal ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).

Ia mengatakan kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 253 KUHAP ayat (4) yang menyatakan wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke MA sejak diajukannya permohonan kasasi.

"Dengan demikian terkait penahanan terdakwa, setelah JPU menyatakan kasasi, KPK tentu sepenuhnya menyerahkan kewenangan tersebut kepada MA untuk kebutuhan kelanjutan penahanan," kata Ali Fikri 

Mengacu Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP, Ali menambahkan, maka MA dapat melakukan penahanan pada tingkat Kasasi selama 50 hari.

• Terbukti Terima Suap, Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara

• Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan Virus Corona, Usulan F-PPP Hadapi Wabah Covid-19

• Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19, KPK: Tidak Ada Pilihan Lain, Ancaman Hukuman Mati

• Imbau Jokowi Tak Lakukan Pencitraan di Tengah Pandemi Corona, Refly Harun: Tak Ada Periode Ketiga

"Dengan dapat diperpanjang 60 hari dan 30 hari serta dapat pula dilakukan perpanjangan ketiga selama 30 hari untuk perkara dengan ancaman pidana penjara 9 tahun atau lebih," jelas Ali.

Sebelumnya, Maqdir Ismail, kuasa hukum Romy, mengatakan akan mengajukan kasasi pekan depan.

Namun, ia berharap dalam proses kasasi ini kliennya tidak di dalam bilik penjara.

Menurut perhitungan Maqdir, dengan vonis banding satu tahun berarti terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama itu mestinya bebas pada 30 April 2020.

Romy diketahui terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Maret 2019.

Saat itu ia bersama Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Agama Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

"Kami harapkan tidak ada penundaan dan tidak ada penahanan oleh Mahkamah Agung. Karena kami tidak melihat adanya urgensi melakukan penahanan terhadap pak Romy," kata Maqdir.

 Sebelumnya diberitakan, PT DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Romy atas perkara suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam amar putusannya, PT DKI menjatuhkan hukuman setahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," bunyi amar putusan seperti dikutip pada Kamis (23/4/2020).

Dengan demikian, hukuman Romy berkurang dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Diketahui, banding ini diajukan JPU KPK dan pihak Romy. KPK mengajukan banding lantaran menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Romy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hukuman terhadap Romy lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. 

Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp46,4 juta yang dituntut jaksa. Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk mencabut hak politik Romy.

Di sisi lain, Romy melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail menyatakan banding diajukan lantaran merasa kliennya telah dizalimi dengan berbajukan penegakan hukum.

Romy dan tim kuasa hukum menilai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Maqdir ada upaya penggiringan opini dengan membandingkan vonis Romy dengan kasus ketua-ketua umum partai lainnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul ‎KPK Serahkan Wewenang Penahanan Romahurmuziy Kepada MA

• Nelayan Diterkam Buaya Ketika Mencuci Hasil Tangkapannya

• Menhub Usul Pengusaha Boleh Bepergian Naik Pesawat di Tengah Larangan Mudik, Begini Respon DPR RI

• Pembatalan 91 Perjalanan Kereta Api di Daop 5 Diperpanjang hingga 31 Mei 2020

• Jadwal Belajar dari Rumah Tayang di TVRI Kamis dan Jumat 30 April-1 Mei 2020, Simak Selengkapnya