Breaking News:

Larangan Mudik 2020

Komisi E DPRD Jateng: Perantau yang Tidak Mudik Harus Diberikan Jaminan Kebutuhan Hidup

anggota Komisi E DPRD Jateng mawahib afkar: Perantau yang Tidak Mudik Harus Diberikan Jaminan Kebutuhan Hidup

Istimewa
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Mawahib Afkar (kanan). 

"Harus ada sinergi antara Pemprov Jateng dengan pemerintah daerah di mana perantauan dari Jateng tinggal. Pemerintah harus membantu dan menjamin kebutuhan hidup para perantau."

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendukung sepenuhnya langkah pemerintah terkait larangan mudik 2020.

Larangan mudik 2020 dinilai dapat secara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Hanya saja, mengingat banyak warga Jawa Tengah yang berada di perantauan, kebijakan itu juga harus diiringi dengan skema bantuan bagi perantau.

Misalnya, untuk warga Jateng yang ada di daerah Jakartao Bogor Depok Tangeran dan Bekasi (Jabodetabek).

Anies - Ganjar Disebut Sepakat Pemberian Bantuan Warga Jateng di Jakarta, Begini Cara Mendapatkannya

Wanita Asal Genuk Semarang Ditemukan Tewas di Apartemen di Surabaya dengan Luka Sayatan

Sampai di Kampung Halaman, Pemudik Asal Jateng Bunuh Diri, Ditolak Keluarga yang Takut Corona

23.000 Pemudik Tiba di Banyumas, Pulang Kampung Sebelum Ada Larangan Mudik

Hal ini disampaikan anggota Komisi E DPRD Jateng --yang membidangi kesejahteraan rakyat--, Mawahib Afkar.

Ia menuturkan para perantau yang rela tidak mudik harus diberikan bantuan jaminan hidup selama di tanah rantau.

"Harus ada sinergi antara Pemprov Jateng dengan pemerintah daerah di mana perantauan dari Jateng tinggal.

Pemerintah harus membantu dan menjamin kebutuhan hidup para perantau, terutama menjelang Ramadan hingga Lebaran," kata Mawahib kepada Tribunjateng.com, Rabu (22/4/2020).

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, pemerintah bisa membantu dengan menyediakan bahan pangan.

Jika jaminan hidup terpenuhi, kata dia, apa yang disampaikan pemerintah soal larangan mudik bisa berjalan baik.

Legislator asal Dapil III (Kudus, Jepara, Demak) ini menuturkan fasilitas bantuan tersebut setidaknya bisa dijalankan hingga Lebaran.

"Untuk selanjutnya, sembari menunggu perkembangan wabah corona," jelasnya.

Pemprov diharapkan dapat berkomunikasi dengan pemerintah DKI, Banten, dan Jabar untuk membahas hal ini dan bergotong royong membantu para perantau.

99,99 Persen Saham Ruangguru Dimiliki Perusahaan Asing Beralamat di Singapura

Langkah koordinasi dengan skema bantuan bagi perantau juga bisa dilakukan Badan Penghubung Pemprov Jateng yang ada di Jakarta.

Badan Penghubung dapat mendampingi paguyuban warga Jateng di Jabodetabek.

"Karena itu, warga Jateng yang tidak mudik bisa melaporkan ke Badan Penghubung untuk nantinya bisa mendapatkan sembako," imbuhnya.

Menurutnya, upaya percepatan program pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 perlu sinergi antar lembaga baik tingkat pusat maupun daerah dalam membantu masyarakat. (mam)

 Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Komisi E DPRD Jateng Minta Badan Penghubung Pemprov Fasilitasi Warga di Perantauan

Update Corona di Cilacap 22 April: Pasien Positif bertambah 2 Orang, PDP meninggal bertambah 3 Orang

Video 19 Napi Provokator Rusuh Lapas Manado Dipindah ke Nusakambangan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Setujui PSBB Kota Semarang, Kendal dan Demak Diminta Menyesuaikan

Kabar Baik Bupati Cilacap Umumkan 4 PDP Dinyatakan Negatif Corona

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved