Komisi E DPRD Jateng: Perantau yang Tidak Mudik Harus Diberikan Jaminan Kebutuhan Hidup

"Harus ada sinergi antara Pemprov Jateng dengan pemerintah daerah di mana perantauan dari Jateng tinggal. Pemerintah harus membantu dan menjamin kebutuhan hidup para perantau."

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendukung sepenuhnya langkah pemerintah terkait larangan mudik 2020.

Larangan mudik 2020 dinilai dapat secara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Hanya saja, mengingat banyak warga Jawa Tengah yang berada di perantauan, kebijakan itu juga harus diiringi dengan skema bantuan bagi perantau.

Misalnya, untuk warga Jateng yang ada di daerah Jakartao Bogor Depok Tangeran dan Bekasi (Jabodetabek).

• Anies - Ganjar Disebut Sepakat Pemberian Bantuan Warga Jateng di Jakarta, Begini Cara Mendapatkannya

• Wanita Asal Genuk Semarang Ditemukan Tewas di Apartemen di Surabaya dengan Luka Sayatan

• Sampai di Kampung Halaman, Pemudik Asal Jateng Bunuh Diri, Ditolak Keluarga yang Takut Corona

• 23.000 Pemudik Tiba di Banyumas, Pulang Kampung Sebelum Ada Larangan Mudik

Hal ini disampaikan anggota Komisi E DPRD Jateng --yang membidangi kesejahteraan rakyat--, Mawahib Afkar.

Ia menuturkan para perantau yang rela tidak mudik harus diberikan bantuan jaminan hidup selama di tanah rantau.

"Harus ada sinergi antara Pemprov Jateng dengan pemerintah daerah di mana perantauan dari Jateng tinggal.

Pemerintah harus membantu dan menjamin kebutuhan hidup para perantau, terutama menjelang Ramadan hingga Lebaran," kata Mawahib kepada Tribunjateng.com, Rabu (22/4/2020).

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, pemerintah bisa membantu dengan menyediakan bahan pangan.

Jika jaminan hidup terpenuhi, kata dia, apa yang disampaikan pemerintah soal larangan mudik bisa berjalan baik.

Legislator asal Dapil III (Kudus, Jepara, Demak) ini menuturkan fasilitas bantuan tersebut setidaknya bisa dijalankan hingga Lebaran.

"Untuk selanjutnya, sembari menunggu perkembangan wabah corona," jelasnya.

Pemprov diharapkan dapat berkomunikasi dengan pemerintah DKI, Banten, dan Jabar untuk membahas hal ini dan bergotong royong membantu para perantau.

• 99,99 Persen Saham Ruangguru Dimiliki Perusahaan Asing Beralamat di Singapura

Langkah koordinasi dengan skema bantuan bagi perantau juga bisa dilakukan Badan Penghubung Pemprov Jateng yang ada di Jakarta.