Pengamat Kebijakan Publik: Pemerintah Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona

Pengamat Kebijakan Publik: Pemerintah Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona

TRIBUNBANYUMAS.COM - Wabah virus corona akhirnya menjangkiti Indonesia. Virus dengan nama resmi Covid-19 ini menjangkiti 2 warga di Tanah Air.

Konfirmasi Indonesia terjangkiti Covid-19 diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko 'Jokowi' Widodo, Senin (2/3/2020).

Sebelumnya, Indonesia secara resmi mengumumkan negatif dari epidemi virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, itu.

Namun, klaim ini diragukan oleh sejumlah negara tetangga, bahkan juga oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

• BREAKING NEWS: Indonesia Konfirmasi Positif Virus Corona, Jokowi Umumkan Dua Warga Terinfeksi

• VIDEO dan FOTO-FOTO: Heboh Jalan Nasional di Jember Ambles 45 Meter, Robohkan 8 Ruko

• 5 Berita Populer: Kolektor Foto Tua Tolak Mobil dari Orang Belanda - Dengan Ngapak Hidupku Kepenak

• Video Laga Ujicoba PSCS Cilacap Vs PSIM Yogyakarta Imbang 0-0

 Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan dan pencegahan mewabahnya virus corona.

"Sekarang memang karena tidak jelas sebetulnya untuk Covid-19 itu bagaimana policy-nya pemerintah selain hanya berdoa dan bilang tidak, tidak ada, tidak ada (yang positif terjangkit virus corona)," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Menurut Agus, pemerintah belum memberikan petunjuk jelas. Misalnya, terkait apa yang harus dilakukan masyarakat dan ke mana tempat yang harus dituju jika mengalami gejala penyakit yang disebabkan covid-19.

Selain itu, Agus juga menyinggung soal kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia, baik melalui bandara maupun pelabuhan.

• Heboh! Jalan Nasional di Jember Sepanjang 45 Meter Ambles, 8 Ruko Roboh. Begini Kesaksian Warga

Dalam pandangannya, tak ada kebijakan penanganan yang konkret dalam menangani situasi yang membahayakan.

"Kita ke mana nih kalau ada yang kena, kan enggak ada petunjuk itu ke publik, saya belum dengar yang pasti kecuali tadi, berdoa, dan sebagainya. Itu lebih berbahaya menurut saya, karena real policy-nya seperti apa sih, siapa yang mengawasi," ujar dia.

"Misalnya, sekarang kita punya 34 bandara internasional, dengan situasi seperti ini sebetulnya hanya dibuka katakan tidak lebih dari 3 bandara, Soekarno-Hatta, Denpasar sama Kualanamu sehingga kontrol dari orang asing yang masuk ke sini kan jelas. Kebijakan itu pun kan tidak ada," sambung Agus.

• Makin Banyak Warga Sering Pakai Masker, Sejumlah Toko Alkes dan Apotek Kehabisan Stok Masker

Ia pun tak memungkiri bahwa pendekatan penanganan pemerintah dalam isu ini lebih kepada sektor ekonomi.

Agus menuturkan, hal itu tak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat serta bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah kota di Indonesia.

"Kita sudah krisis ini dari sisi kebijakannya. Jadi itu makanya penyakitnya dianggap tidak serius memang," kata Agus.