Penambang Akui Tambang Galian C Lembah Silangit Purbalingga, tapi Tetap Dilanjut. Ini Alasannya

Penambang pasir akui galian C di area proyek obyek wisata Lembah Silangit, Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, kabupaten Purbalingga, tak berizin

TribunBanyumas.com/Rahdyan Trijoko Pamungkas
Lokasi proyek obyek wisata Lembah Silangit, Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga berubah menjadi tambang pasir. Terlihat truk berjajar menunggu giliran pasir yabg dikeruk ekavator di lokasi penambangan. 

Laporan Wartawan Tribun Banyumas Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Penambang pasir akui galian C di area proyek obyek wisata Lembah Silangit, Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, kabupaten Purbalingga, tak berizin alias ilegal.

Koordinator penambang pasir, Imam Mudhin, menuturkan penggalian pasir dilakukan hanya di sekitar pengerukan embung (danau buatan) seluas tiga hektarare, yang berada di atas tanah desa.

Awalnya proses pengerukan embung dilakukan menggunakan dana desa.

Pembangunan Objek Wisata Lembah Silangit Purbalingga Jadi Tambang Gallian C. Ini Respon Warga

Sebut Kanker Mulut Rahim Pembunuh Wanita Nomor 1, Ini Pesan dr Boyke ke Bidan Purbalingga

Cerita Ganjar Dikirimi Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat: Saya Tanya, Sampai Sekarang Gak Dibalas

Dieng Diguncang Gempa, Masyarakat Tak Perlu Panik. Ini Penjelasan Stasiun Geofisika Banjarnegara

"Tapi ini belum selesai pas proses reklamasi muncul pasir," tuturnya saat ditemui Tribun Banyumas di lokasi penambangan, Senin (20/1/2020).

Namun kata dia, untuk mengangkat material tersebut harus ada induk izin terlebih dahulu.

Namun saat akan mengajukan izin Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Purbalingga belum selesai.

Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Dicabut, Dedi Mulyadi Khawatir Kesehatan Anak Memburuk

"Otomatis untuk mengajukan ITR ke PUPR tidak bisa. Jika RTRW-nya ada ini lahan dua hektare tidak mencukupi standart untuk dijadikan tambang. Minimal harus lima hektar are," jelasnya.

Menurutnya, aktivitas tambang galian C yang dilakukan tidak ada izin apapun.

Namun demikian pihaknya tidak mencampuri pengerjaan embung yang telah dianggarkan dalam Dana Desa.

Polisi Gagalkan Pemalsuan Miras Import Berbagai Merk. Sita Ribuan Botol Bekas

"Kami hanya melanjutkan pendalaman embung saja, karena ada pasirnya ya kami angkut. Karena tidak ada izinnya kami ya ilegal," ujarnya.

Menurut dia, proses pengerukan tersebut telah seizin warga. Selain itu masyarakat desa juga mendapatkan hasil pasir yang ditambangnya.

"Ada perjanjiannya ada yang dijual maupun distok. Perjanjiannya 60 persen untuk operasional dan 40 persen untuk kebutuhan sini, " kata dia.

Video Perayaan Ultah Suporter PSCS The North Hell

Ia mengatakan pasir satu rit dijual seharga Rp600 ribu. Hasil tersebut digunakan untuk pembangunan dan hak desa.

"Kami mengangkat sumber daya alam ini dikembalikan ke sini (desa)," kata dia.

Disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLH) Purbalingga tidak mengatuhui adanya penambangan di obyek wisata Lembah Silangit.

Kembali Heboh, Warga Dieng Temukan Bangunan Kuno Mirip Candi, Alief Ingat Peristiwa 10 Tahun Lalu

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga, Priyo Satmoko, mengatakan hanya mendapatkan undangan adanya peresmian obyek wisata Lembah Silangit yang diprakarsai pemerintah desa.

"Saya tidak mengikuti perkembangan intinya sudah di launching (diresmikan)," kata dia.

Menurut dia, informasi warga dulunya tempat tersebut adalah sungai.

Namun setelah dilakukan pengerukan isinya adala pasir, yang  mana itu menyebabkan tidak memungkinkan untuk membuat danau.

Rangga Sasana Petinggi Sunda Empire asal Brebes, Klaim Gelar Profesor dan Turunan Prabu Siliwangi

Viral, Patung Gajah Bergaris Hitam Mirip Zebra di Obyek Wisata Jurug, Ini Penjelasan Pengelola

Nenek Penjual Sate di Dieng Ini Tunggui Pembeli Makan Meski Sudah Dibayar, Alasannya Bikin Tertegun

Meski Hidup Mewah, Begini Cara Inul Daratista Mendidik Anaknya

"Perkembangannya ke sini saya tidak mengikuti," tuturnya.

Ia mengatakan proses penggalian tersebut belum ada izin lingkungan di DLH. Namun untuk pemanfaatannya semua kembali ke pemerintah desa.

"Untuk galian C izinnya bukan di kami tapi di Pemerintah Provinsi. Jadi kami tidak bisa menghentikan maupun mengizinkan keterkaitan galian C," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved