Ontologi Negara Kuat Itu Kedaulatan Domestik

Kedaulatan pangan, pupuk, dan energi sesungguhnya membentuk satu ekosistem yang saling terhubung. Pangan membutuhkan pupuk dan energi untuk diproduksi. Industri pupuk membutuhkan energi sebagai bahan baku dan sumber daya produksi. Sementara sektor energi memerlukan dukungan industri nasional yang kuat agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Kelemahan pada satu sektor akan memengaruhi sektor lainnya. Ini hykum resiprokal bisnis yang harus terus dijaga.

Oleh sebab itu, penguatan ketahanan domestik harus berjalan beriringan dengan industrialisasi nasional. Negara tidak cukup hanya menjadi produsen bahan mentah atau pemasok komoditas primer. Sumber daya yang dimiliki harus diolah menjadi produk bernilai tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkuat struktur ekonomi negara.

Baca juga: Trajektori Ekonomi Pasar dan Krisis Kesejahteraan

Basis Industrialisasi

Industrialisasi yang berbasis pada sektor pangan, energi, dan pertanian juga akan memperkuat kedaulatan ekonomi daerah. Ketika bahan baku diolah di dalam negeri, nilai tambah tidak mengalir ke luar negeri, tetapi berputar di dalam perekonomian nasional. Dampaknya adalah meningkatnya kesempatan kerja, berkembangnya usaha kecil dan menengah, serta terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam perspektif ekonomi Pancasila, kedaulatan domestik bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan peradaban. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran warga negara. Artinya, sektor pangan, energi, dan sarana produksi pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan) harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu wajib untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa bangsa yang mampu bertahan dalam krisis adalah bangsa yang memiliki fondasi domestik yang kuat. Ketika rantai pasok global terganggu, ketika harga komoditas melonjak, atau ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, negara yang memiliki kemampuan produksi dalam negeri akan lebih mudah menjaga stabilitas ekonomi dan sosialnya. Oleh hal itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh  dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahunan, nilai tukar kurs, naik turun IHSG tetapi juga dari kemampuan negara memperkuat sektor-sektor fundamental yang menopang kehidupan warga negara.

Negara yang kuat bukanlah negara yang sibuk mengejar pujian lembaga internasional dengan berbagai indeks pengukurannya, bukan pula negara yang sekadar bangga karena kurs menguat, indeks saham naik, atau indikator makroekonomi terlihat indah di depan layar dan laporan keuangan. Itu hanya laporan yang menciptakan ilusi kesejahteraan tanpa kemakmuran bagi warga negaranya.

Negara yang kuat adalah negara yang menempatkan kesejahteraan warga negaranya sebagai tujuan utama pembangunan. Negara yang mampu menyediakan pekerjaan yang layak, pangan yang terjangkau, energi yang cukup, pendidikan yang berkualitas, dan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh warga negaranya. Negara minus kaum miskin. Negara tanpa orang miskin.

Sebab, ukuran tertinggi keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa senang pihak asing terhadap kebijakannya, melainkan seberapa banyak warga negaranya hidup dalam keadaan senang, sentosa, adil, makmur, dan bermartabat. Prabowo sepertinya sedang berusaha ke sana. Mari kita bantu dan kolaborasi dalam semua dimensi.(*)