Sabtu, 9 Mei 2026

Opini

Ketika Negara Kehilangan Realitasnya

Komoditasnya tetap sama, tetapi realitas fiskalnya berubah sesuai data yang diakui negara. Di sinilah paradoks “kaya tapi miskin”

Tayang:
Editor: Rustam Aji
ISTIMEWA/dok. pribadi
PENULIS - Iwan Gunawan | Peneliti Senior Nusantara Centre 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia kerap disebut kaya sumber daya namun miskin kesejahteraan.
  • Paradoks itu biasanya dibaca sebagai kegagalan distribusi atau kelemahan tata kelola. 
  • Dari sudut pandang teori informasi yang diperkenalkan fisikawan John Archibald Wheeler—bahwa realitas terbentuk dari struktur informasi—temuan tersebut memperoleh makna struktural.
  • Negara tidak memungut pajak dari benda fisik, tetapi dari representasi datanya: harga, volume, klasifikasi, dan nilai transaksi. 

Penulis: Iwan Gunawan | Peneliti Senior Nusantara Centre

TRIBUNBANYUMAS.COM - Indonesia kerap disebut kaya sumber daya namun miskin kesejahteraan. Paradoks itu biasanya dibaca sebagai kegagalan distribusi atau kelemahan tata kelola.

Namun data perdagangan internasional memberi pembacaan yang lebih mendasar: negara dapat kehilangan kekayaan bukan karena barangnya hilang, melainkan karena nilai ekonominya bergeser di tingkat informasi.

Basis empiriknya tersedia pada data resmi perdagangan global Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Comtrade) yang membandingkan catatan ekspor suatu negara dengan catatan impor negara mitranya.

Ketidaksesuaian nilai perdagangan lintas negara tersebut menjadi objek kajian berbagai lembaga kebijakan internasional. Analisis Global Financial Integrity—lembaga riset kebijakan berbasis data resmi global—menunjukkan potensi kehilangan penerimaan negara akibat selisih pencatatan perdagangan dalam skala signifikan.

Temuan serupa pada sektor tertentu, termasuk komoditas ekstraktif, juga diulas oleh lembaga kebijakan publik nasional seperti The Prakarsa melalui pendekatan komparasi statistik perdagangan.

Perlu dibedakan: data perdagangan global adalah sumber resmi internasional, sedangkan analisis lembaga riset adalah sumber terbuka berbasis data resmi.

Baca juga: Hampir Seluruh Kelas SDN 1 Sambirata Banyumas Rusak Diterjang Puting Beliung, Siswa Belajar Daring

Yang pertama menetapkan fakta statistik; yang kedua menjelaskan struktur fenomena.

Di tingkat nasional, otoritas fiskal Indonesia sendiri mengakui pentingnya pengawasan berbasis data lintas yurisdiksi.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan analitik data perdagangan global untuk mendeteksi anomali nilai ekspor.

Pernyataan kebijakan ini merupakan sumber resmi negara yang menegaskan bahwa realitas fiskal memang bergantung pada akurasi informasi perdagangan.

Dari sudut pandang teori informasi yang diperkenalkan fisikawan John Archibald Wheeler—bahwa realitas terbentuk dari struktur informasi—temuan tersebut memperoleh makna struktural.

Negara tidak memungut pajak dari benda fisik, tetapi dari representasi datanya: harga, volume, klasifikasi, dan nilai transaksi.

Baca juga: Aksi Spontan Berbuntut Hukum: Warga Desa Palon Blora Dipolisikan Usai Rusak Jalan Cor

Ketika representasi itu berubah, realitas fiskal yang dihasilkan juga berubah. 

Dengan kata lain, kekayaan nasional adalah fenomena informasional sebelum menjadi fenomena material.

Sumber: Tribun Banyumas
Halaman 1/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved