Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Gubernur Luthfi Minta Menteri ATR Pertahankan Zona Hijau Jateng

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOREJO – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid mempertahankan zona hijau dan lahan produktif di Jateng.

Sebab, Jateng kini ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional.

"Luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektare dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya adalah zona hijau."

"Kami harapkan, ini tidak diubah jadi zona pembangunan."

"Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan," kata Luthfi saat mendampingi Nusron Wahid dalam acara pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Kabupaten Purworejo, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Tegas! Gubernur Jateng Perintahkan Bupati Pati Sudewo Batalkan Rencana Kenaikan PBB 250 Persen

Ia menambahkan, pada 2024 lalu, Jawa Tengah menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional dan menjadi penopang utama program swasembada pangan. 

Karena itu, menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan pangan bangsa.

"Kami ingin, Jawa Tengah tetap menjadi ijo royo-royo, daerah subur yang memberi kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional," kata Luthfi.

91 Lahan Pertanian Abadi Belum Berubah

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 91 persen lahan pertanian abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi.

Baca juga: Infrastruktur Jasela Termasuk Tol Pejagan-Cilacap Mulai Dibahas, AHY Panggil 4 Gubernur dan Bupati

Angka tersebut jauh di atas target nasional sebesar 87 persen, dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional.

"Jawa Tengah ini luar biasa. Masih surplus 4 persen dari target nasional."

"Banyak provinsi lain yang sudah lampu merah tapi Jateng justru jadi contoh," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam sambutannya.

Nusron juga menyebut, lahan pertanian di Jateng yang terjadi alih fungsi lahan merupakan salah satu yang paling rendah di Indonesia. (*)