Duh, Ada Pelajar SMP di Semarang yang Belum Bisa Membaca. Siapa yang Salah?

Ringkasan Berita:

• Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menemukan kondisi memprihatinkan dimana sejumlah siswa SMP belum bisa membaca.
• Mereka yang belum membaca merupakan siswa SMP reguler maupun siswa inklusi di sekolah umum.
• Masalah ini tak hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi juga orangtua dan pemerintah.

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menyoroti pendidikan di wilayah tersebut.

Pasalnya, mereka menemukan adanya siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang belum bisa membaca. 

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono menyebutkan, hampir di setiap sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, terdapat satu hingga dua anak yang belum bisa membaca. 

"Untuk yang anak-anak belum bisa baca itu, kalau SMP yang kelas 7 itu banyak, di tiap-tiap sekolah itu ada."

"Karena mungkin, dari SD kurang perhatian dari orangtua juga," tutur Joko, Rabu (14/1/2026). 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya perhatian orangtua sejak jenjang SD, latar belakang keluarga, hingga anak yang diasuh kakek-nenek karena orangtua tidak mendampingi secara langsung. 

Baca juga: Waduh, Dana Desa di Kabupaten Semarang Turun 66,5 Persen

Selain itu, kebijakan kurikulum yang tidak memperbolehkan siswa tinggal kelas juga dinilai turut berpengaruh.

"Karena kurikulum kemarin, anak tidak boleh tinggal kelas, ya akibatnya seperti itu," ujarnya. 

Faktor lain, sebut dia, keterbatasan tenaga pendidik, khususnya pendidik yang menangani anak berkebutuhan khusus atau inklusi. 

Joko menyebut, sebagian dari anak-anak yang belum bisa membaca adalah siswa inklusi yang bersekolah di sekolah umum. 

Dia berujar, siswa inklusi semestinya mendapat pendampingan khusus dari guru berlatar belakang bimbingan konseling, psikologi, atau pendidikan luar biasa. 

Namun, di lapangan, keterbatasan guru membuat pendampingan tidak optimal.

Dia menilai, sekolah di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya ramah inklusi. 

Oleh karena itu, Dewan Pendidikan mendorong adanya layanan khusus inklusi dan disabilitas di sekolah-sekolah agar pembelajaran lebih efektif.

Kekurangan Guru