Duh, Ada Pelajar SMP di Semarang yang Belum Bisa Membaca. Siapa yang Salah?

Selain persoalan inklusi, minimnya jumlah guru juga menjadi perhatian serius. 

Banyak sekolah mengalami kekurangan guru akibat pensiun, guru merangkap mata pelajaran, hingga kepala sekolah yang harus merangkap tugas. 

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

"Contohnya, guru olahraga mengampu guru kelas, guru PAI mengajar kelas umum, bahkan jam mengajar di SMP bisa sampai 40 jam. Ini jelas tidak ideal," ujarnya. 

Baca juga: Kecelakaan di Babadan Semarang: Pemotor Dikabarkan Terlindas Truk

Melihat kondisi ini, Joko mengatakan, Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang berencana melakukan pembinaan. 

Hasil temuan di lapangan, nantinya akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Bupati Semarang sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Dia juga menekankan pentingnya memberi perhatian khusus kepada siswa yang tertinggal, terutama pada jenjang awal. 

Dia pun sepakat dengan kebijakan sejumlah sekolah yang mewajibkan siswa kelas 1 SD sudah bisa membaca sebelum naik ke kelas 2.

"Ya, pokoknya paling tidak, anak kelas 1, kelas 2, itu harus sudah bisa baca. Paling tidak bisa mengeja," ucapnya. 

Selain sekolah dan pemerintah, peran orangtua juga dinilai sangat penting. 

Menurut Joko, kolaborasi antara sekolah, komite, dan orangtua harus diperkuat agar tidak lagi ditemukan siswa SMP yang belum mampu membaca.

"Orangtuanya harus juga berperan. Kadang orangtua di pedesaan itu luweh-luweh."

"Ini harus ada kolaborasi dengan pihak kepala sekolah, komite, orangtua," tambahnya. (*)