Bupati Purbalingga Fahmi Ingatkan Ratusan Pejabat Usai Dilantik

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA-;Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif secara resmi melantik sebanyak 113 pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Pemkab Purbalingga. Pelantikan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan yang terjadi akibat penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dilakukan di Pendapa Dipokusumo, Selasa (31/3/2026). 

“Pelantikan ini harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan organisasi. Ini adalah bagian dari upaya kita memperkuat struktur dan kinerja, terutama pada OPD yang sebelumnya mengalami penggabungan,” ujarnya.

Fahmi, menegaskan para pejabat yang dilantik harus menjalankan amanah dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan integritas tinggi. Ia menekankan bahwa proses perpindahan, rotasi, hingga promosi jabatan merupakan hal yang wajar dan penting dalam dinamika organisasi.

“Seluruh keputusan dalam pelantikan telah melalui proses pertimbangan matang, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, kompetensi, kinerja, serta integritas,” jelasnya.

Bupati juga memberikan tenggat waktu kepada para pejabat yang dilantik untuk segera beradaptasi. Ia meminta agar dalam waktu maksimal tujuh hari ke depan, seluruh tanggung jawab di jabatan lama dapat diselesaikan sebelum menjalankan tugas di tempat yang baru.

“Jangan terlalu lama beradaptasi. Segera pahami proses bisnis di tempat baru dan langsung bekerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fahmi mendorong seluruh ASN, khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk terus menghadirkan inovasi di masing-masing OPD. Ia berharap pelantikan ini menjadi pemantik semangat untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026.

Baca juga: Ganti Modus, Satpol PP Kebumen Sita Ribuan Rokok Ilegal yang Dikirim Lewat Jasa Online

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala. Untuk pejabat eselon II dan III, evaluasi akan dilakukan dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun. Menurutnya, penyesuaian dimungkinkan dilakukan sebelum dua tahun masa jabatan, manakala pejabat yang dinilai tidak memenuhi kriteria kinerja.

“Ini bagian dari komitmen kita untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat Purbalingga terus meningkat,” pungkasnya