Curhat ke DPRD Wonosobo, APPSI Protes Jarak Minimarket Tinggal 100 Meter

Karena menyadari adanya ancaman tersebut, DPRD menilai bahwa pemerintah daerah sejatinya memiliki sebuah kewajiban mutlak untuk memberikan jaminan dan melindungi nasib para pedagang pasar tradisional.

"Maka dari itu pemerintahan ini wajib untuk melindungi mereka," kata Eko.

Ia lantas menegaskan bahwa bentuk perlindungan nyata tersebut dapat dilakukan melalui berbagai skema strategis, seperti perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana, program pemberdayaan kapasitas pedagang, hingga pembenahan dalam urusan sistem tata kelola pasar.

"Pasar tradisional harus diberdayakan, diperbaiki," ujarnya.

Secara khusus terkait dengan usulan desakan evaluasi jarak operasional pasar modern terhadap pasar tradisional, Eko secara terbuka mengaku akan menilik dan mempelajari kembali dasar landasan aturan hukum yang saat ini berlaku di wilayah Wonosobo.

Ia sangat berharap ke depannya akan ada rumusan kesepakatan bersama yang adil antara unsur pemerintah daerah (eksekutif), pihak DPRD, dan para pemangku kepentingan untuk menentukan secara tegas jarak ideal operasional pendirian pasar modern, tanpa harus berujung mematikan rezeki pasar tradisional.

"Yang ideal, tetapi tidak mematikan pasar tradisional," katanya merumuskan win-win solution.

Di penghujung audiensi, Eko memastikan bahwa jajaran dewan akan sangat serius menindaklanjuti seluruh butir aspirasi yang telah disampaikan oleh perwakilan APPSI, dan akan segera berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah.

"Kita akan menindaklanjuti," ujarnya tegas.

Menurutnya, kawasan pasar tradisional tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu wujud aset penting milik daerah yang mutlak harus dijaga keberlangsungannya. Hal tersebut mengingat pasar menyangkut urusan hajat kehidupan dan periuk nasi ribuan masyarakat luas.

"Intinya mesti menuju lebih baik," pungkasnya. (ima)