Perintah Rahasia Pangdam ke Awaluddin Muuri di Semarang

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Suasana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (17/12/2025), mendadak hening saat sebuah fakta baru terungkap. Awaluddin Muuri, mantan Pj Bupati Cilacap yang kini duduk di kursi pesakitan, membuka tabir pertemuan rahasia yang melibatkan petinggi militer sebelum kasus korupsi tanah BUMD ini meledak.

Mengenakan batik hitam bermotif cokelat, Awaluddin menceritakan detik-detik menegangkan saat dirinya "dipanggil" secara maraton oleh pihak militer. Jauh sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka, sinyal bahaya sebenarnya sudah menyala terang.

Semua bermula dari rencana Pemkab Cilacap membeli tanah seluas 716,20 hektare di Carui, Kecamatan Cipari, senilai Rp 237 miliar. Tanah itu dibeli dari PT Rumpun Sari Antan untuk pengembangan kawasan industri. Namun, siapa sangka tanah itu diklaim sebagai aset rampasan perang milik Kodam IV/Diponegoro.

Baca juga: Aliran Dana Dugaan Korupsi Jual Beli Lahan Cipari Cilacap: Awaluddin Muuri Terima Paling Sedikit

Dipanggil Dandim Tiga Kali

Keresahan pihak militer sampai ke telinga Awaluddin melalui Komandan Kodim (Dandim) setempat. Tidak tanggung-tanggung, Dandim mendatangi Awaluddin hingga tiga kali berturut-turut untuk menyampaikan pesan dari Pangdam IV/Diponegoro kala itu, Mayjen TNI Deddy Suryadi.

"Sebelum ketemu Pangdam Pak Deddy pada Juni 2024, saya didatangi Dandim, namanya Andi sebanyak tiga kali berturut-turut. Informasinya pangdam keberatan atas jual beli tanah itu. Saya lalu menghadap Pangdam ditemani Dandim," jelas Awaluddin di hadapan majelis hakim.

Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Pangdam meminta Awaluddin menjadi jembatan "islah" atau perdamaian dengan Direktur PT Rumpun Sari Antan, Andhi Nur Huda, yang dianggap sulit ditemui.

"Iya, pangdam meminta ada fasilitas pertemuan, islah seperti itu karena Andhi sulit diajak bertemu. Saya tidak tahu kenapa sulit diajak bertemu, karena saya rasa itu urusan internal mereka," ujarnya.

Perintah Tunda Bayar

Bukan hanya soal pertemuan, ada pesan krusial dari Asisten Perencanaan (Asren) Kodam yang menyangkut nasib uang negara. Pihak Kodam meminta agar pembayaran termin ketiga—tahap pelunasan—segera ditunda karena status tanah yang masih sengketa.

"Saya pikir ada masalah internal mereka. Ternyata itu yang Kehendaki dari Pangdam agar saya sebagai PJ Bupati koordinasi masalah ini antara pangdam dengan Andhi dan menunda pembayaran tanah itu," beber Awaluddin.

Awaluddin pun bergerak cepat. Ia menghubungi Andhi Nur Huda yang saat itu berada di Malaysia. Mereka lantas berjanji bertemu empat mata di Semarang. Di sana, Awaluddin menyampaikan titah sang Jenderal.

"Saya sampaikan ke pak Andhi saat ketemu face to face, saya bilang soal dipanggil Pangdam yang keberatan (jual beli tanah), saya minta pak Andhi islah, membicarakan dengan Kodam terkait hal itu. Termasuk ditunda dulu terkait pembayaran," ungkapnya.

Takut Uang Hangus

Sayangnya, peringatan itu mental. Andhi Nur Huda menolak usulan penundaan pembayaran. Alasannya murni hitung-hitungan bisnis; jika pembayaran termin ketiga ditunda, maka Pemkab Cilacap dan perusahaannya akan rugi besar karena uang yang sudah masuk di termin satu dan dua dianggap hangus sesuai perjanjian.

"karena yang sudah dibayar itu (termin 1 &2) akan hangus. Menurut pak Andi kala itu," kata Awaluddin menirukan ucapan rekannya.

Keputusan nekat untuk tetap melanjut pembayaran inilah yang akhirnya menyeret mereka ke lubang jarum. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rinawati, menyebutkan bahwa kedua terdakwa—termasuk mantan Kabag Perekonomian Iskandar Zulkarnain—tetap melanjutkan pelunasan meski tahu ada keberatan dari Kodam.

"Kedua terdakwa juga tetap melanjutkan pelunasan meskipun sudah mengetahui adanya keberatan dari pihak Kodam IV Diponegoro yang berujung PT. Cilacap Segara Artha tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut," tegas Jaksa.

Aliran Dana Haram