LIMA FRAKSI DPRD Banyumas Sikapi Tunjangan, Tegas Dukung Evaluasi Perbup No 9 Tahun 2024

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Gabungan lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap menanggapi aspirasi masyarakat terkait hak keuangan pimpinan dan anggota dewan, Senin (22/9/2025).

Pernyataan ini secara spesifik merespons sorotan publik terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024.

Gabungan Fraksi yang terdiri dari Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, dan Fraksi Amanat Demokrat tersebut menyatakan memahami posisi mereka sebagai wakil rakyat yang harus mendengar aspirasi.

Dalam pernyataan tertulis, mereka menyampaikan apresiasi atas masukan dari masyarakat.

Baca juga: Fraksi PDIP Sudah Bersuara, Bagaimana Sikap 5 Fraksi Lain di DPRD Banyumas Soal Tunjangan Fantastis?

Dukung Evaluasi Perbup 

Poin utama dari sikap kelima fraksi tersebut adalah dukungan tegas untuk dilakukannya evaluasi terhadap Perbup Nomor 9 Tahun 2024.

Peraturan tersebut diketahui mengatur tentang tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD.

"Kami Gabungan Fraksi di DPRD Banyumas, dengan tegas menyatakan mendukung evaluasi Perbup Nomor 9 Tahun 2024... Evaluasi ini adalah wujud nyata keberpihakan Kami pada Masyarakat," tulis gabungan fraksi dalam rilisnya.

Selain itu, mereka juga menyatakan keterbukaan terhadap aspirasi publik dan akan senantiasa taat pada peraturan perundangan yang berlaku.

Janji Tingkatkan Kinerja 

Menyikapi momentum ini, gabungan fraksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan melakukan pengawasan komprehensif terhadap kinerja eksekutif dan legislatif.

"Agar pemerintahan di Banyumas berjalan sesuai rule, mengedepankan empati dan berorientasi pada pemerintahan yang bersih," tutup pernyataan tersebut.