Riset Nusantara Centre: Industri Jamu Besar Budaya, Kecil Ekonomi

Dampaknya, lebih dari 79 persen pekerja industri jamu tertahan pada kondisi upah tetap atau bahkan menurun.

Kalah Dari Farmasi

Keterbatasan skala usaha ini berdampak langsung pada kontribusi fiskal. Lebih dari 53 persen pelaku usaha jamu hanya membayar pajak di bawah Rp 100 ribu per tahun.

Perbandingan dengan industri obat kimia dan farmasi semakin memperjelas ketimpangan ini.

Nilai pasar industri farmasi nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 170 triliun pada 2023–2024 dengan nilai ekspor mencapai USD 500 juta.

Sebaliknya, ekspor jamu belum tercatat signifikan dan sangat bergantung pada pasar domestik.

Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan yang jauh dalam hal dukungan kebijakan, investasi riset, dan integrasi sistem kesehatan oleh negara.

Kebijakan Berbasis Misi

Peneliti Nusantara Centre, Agus Rizal, bersama Heri Susanto dari PPJAI menyimpulkan bahwa industri jamu tidak kekurangan pasar, melainkan kekurangan kebijakan yang tepat sasaran.

Guna menyelamatkan peradaban jamu, peneliti mengusulkan sejumlah langkah konkret pemerintah yang selaras dengan program nasional, di antaranya:

• Menaikkan serapan susu kambing pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Memasukkan produk gizi alternatif dan imun (madu ikan sidat dan temulawak) untuk anak, terutama pada program pengentasan stunting dan Posyandu.
• Mengintegrasikan produk karbohidrat alternatif untuk lansia (pati irut dan umbi-umbian).
• Menjadikan seluruh ekosistem jamu sebagai program strategis nasional.
• Menerapkan program bebas pajak untuk pengusaha jamu pemula atau UMKM.
• Jika langkah ini diambil, industri jamu berpotensi menjadi pilar ekonomi kesehatan berbasis lokal yang mampu memperkuat PDB, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan

mewujudkan kedaulatan kesehatan nasional.